Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Kenaikkan BBM Subsidi Bisa Picu Tambahan Inflasi Hingga 8 Persen

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Jumat, 19 Agustus 2022, 02:52 WIB
Kenaikkan BBM Subsidi Bisa Picu Tambahan Inflasi Hingga 8 Persen
Ilustrasi/Net
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi disebut akan memberi efek domino. Dimulai dari inflasi sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional.

Begitu yang disampaikan ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/8) saat menyikapi kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.

“BBM subsidi naik berapapun, itu akan memicu tambahan inflasi. Taruhlah naik hanya 10 persen, tetapi kenaikan itu akan memicu inflasi," kata Piter.

Piter mengatakan kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga bahan pokok, baik bagi masyarakat maupun produsen.

"Produsen tidak bisa lagi menahan, dan akan mentransmisi kenaikan harga bahan baku," imbuhnya.

Kenaikan harga bahan pokok sudah pasti akan memicu inflasi. Sebelumnya, tercatat inflasi pada Juli 2022 secara year on year (YoY) mencapai 4,94 persen.

Menurutnya, jika BBM subsidi ini dilepas diyakininya inflasi bakal naik drastis hingga menyentuh angka 8 persen.

"Saya sangat yakin inflasi bisa bergerak liar, bahkan bisa diatas 8persen. Ini yang kita khawatirkan, kalau sampai 8persen, apa yang sejauh ini dibanggakan pemerintah, inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi bagus, kita tidak bisa klaim lagi," ujarnya.

Penerimaan negara tahun ini kata dia, masih sehat, karena masih ada surplus dari kenaikan harga komoditas. Surplus ini membuat belum ada urgensi untuk menaikkan harga BBM.

Namun pemerintah berulang kali mengatakan, bahwa tantangan di tahun depan akan lebih nyata dan pemerintah perlu bijak dalam menggelontorkan anggaran.

Pada RAPBN tahun 2023, pemerintah berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp297,1 triliun. Adapun subsidi ini terdiri dari Rp210,6 triliun untuk subsidi energi dan Rp86,5 triliun untuk subsidi non energi. Anggaran subsidi ini, jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi yang mencapai Rp 502T di tahun ini.

Sementara, Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Sampai saat ini, belum ada keputusan pemerintah terkait harga BBM bersubsidi, namun pemerintah memastikan bahwa mereka mempertimbangkan segala hal terkait rencana ini.
EDITOR: IDHAM ANHARI

ARTIKEL LAINNYA