“Pemerintah harus memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak. Misalnya dengan memberikan BLT atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih usai pandemi,†ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/8).
Mamit mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM bisa menimbulkan dampak sosial di masyarakat, yang berakibat pada terganggunya iklim investasi di Indonesia.
Pasalnya, akan muncul sejumlah aksi untuk menyuarakan penolakan atas kenaikan harga BBM, termasuk tuntutan agar upah pekerja naik seiring harga kebutuhan pokok yang ikut meroket.
"Aksi penolakan saya kira akan banyak dilakukan oleh elemen masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah bisa mengendalikan dari dampak sosial tersebut. Apakah bisa segera diamankan atau akan berkelanjutan. Tuntutan kenaikan upah pasti akan terjadi seiring meningkatnya beban ekonomi yang harus ditanggung,†ujarnya.
Dia menambahkan pemerintah harus siap dengan kondisi di mana rakyat bakal marah jika adanya pengurangan subsidi, namun tidak memberikan solusi bagi perut rakyat.
"Jadi semua kita kembalikan kepada pemerintah, apakah siap dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN kita,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: