Dua jenis BBM ini merupakan kebutuhan masyarakat luas. Jika harganya dinaikkan, maka lonjakan harga barang tak bisa dielakkan. Bahkan dampak lebih luas, pertumbuhan ekonomi yang sedang diperjuangkan bangkit akan kembali lesu.
“Semua pedagang pasti menaikkan harga-harga di pasaran. Pemulihan ekonomi yang baru mulai tumbuh dan berlari otomatis akan melambat dan
slow," kata Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun kepada redaksi, Selasa (23/8).
Politisi Nasdem ini menerangkan, daya beli masyarakat saat ini sudah beranjak pulih usai dihantam pandemi Covid-19 sejak awal tahu 2020. Namun jika harga BBM dinaikkan, maka kemerosotan akan kembali terjadi.
Bahkan tidak hanya masyarakat secara langsung, kenaikan harga BBM subsidi dan pemangkasan anggaran subsidi dari pemerintah juga akan berdampak kepada sektor industri.
“Suka atau tidak suka, perusahaan akan mengalami kenaikan beban usaha dan operasional karena naiknya harga BBM. Beban produksi dengan sendirinya akan naik, dan perusahaan pasti membebankan biaya produksi pada harga barang yang dijual ke masyarakat," jelasnya.
Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat akan direm dan otomatis pertumbuhan ekonomi melambat.
Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pekan ini.
Di sisi lain, Presiden Jokowi yang sadar banyaknya penolakan dari masyarakat mengingatkan kepada jajarannya untuk menghitung ulang agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada penurunan daya beli, lonjakan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semua harus diputuskan dengan hati-hati, dihitung dampaknya," demikian kata Presiden Jokowi hari ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pertimbangan matang harus benar-benar dilakukan pemerintah sebelum nekat menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. 
BERITA TERKAIT: