Di Sidang Lanjutan Bawaslu RI, Partai Ibu Dalilkan Penggunaan Sipol Menentang UU Pemilu

Materiil laporan Partai Ibu tersebut disampaikan Erlangga selaku pihak Pemohon prinsipal yang dibacakan dalam Sidang Lanjutan yang digelar di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (29/8).

"Bahwa pelaksanaan Sipol bertentangan dengan Pasal 193 dan Pasal 176 UU Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilu) juncto Pasal 7 PKPU Nomor 4 Tahun 2022," ujar Erlangga.

Dia menjelaskan, penggunaan Sipol oleh KPU RI dalam tahapan pendaftaran parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024 tidak sesuai bunyi Pasal 176 UU Pemilu.

"Ternyata berdasarkan ketentuan (Pasal 176) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dilaksanakan secara manual," sambungnya menegaskan.

Isi dari Pasal 176 UU Pemilu, pada ayat (1) disebutkan bahwa "parpol dapat menjadi pserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran menjadi calon peserta pemilu".

Kemudian pada Pasal 176 ayat (2) UU Pemilu disebutkan "pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat".

Sementara untuk Pasal 176 ayat (3) dinyatakan, "pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap".

Berdasarkan bunyi aturan tersebut, Erlangga menegaskan, penilaian Partai Pelita terhadap proses pendaftaran yang dilakukan KPU RI, khususnya menggunakan Sipol sebagai basis instrumen pendaftaran, adalah tidak tepat.

"Bahwa berdasarkan uraian di atas, Sipol adalah bukan dasar hukum lolos atau tidaknya partai politik dalam melakukan pendaftaran. Tetapi sebagai fasilitas pengelolaan pendaftaran," tuturnya.

"Sehingga sangat keliru jika KPU menjadikan Sipol sebagai acuan sebuah parpol lolos administrasi pendaftaran atau tidak," demikian Erlangga.