Ketua Umum Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) Candra Halim mengatakan, kondisi dualisme KNPI tidak akan berlarut-larut jikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dapat tegas mengambil sikap.
"Karena jika tidak sudah sejak lama Kemenpora mengambil langkah tegas dengan menetapkan satu Kepemimpinan DPP KNPI yang sah dan legitimate," ujar Candra Halim kepada wartawan, Rabu (31/8).
Dikatakan Candra, Pemuda Indonesia sejatinya sudah menentukan jalan sendiri dengan melaksanakan Kongres Bersama atau Kongres Penyatuan KNPI yang diikuti lebih dari 200 OKP yang berhimpun sebagai pemilik suara yang sah dan berdaulat.
Adapun hasil Kongres Penyatuan KNPI menetapkan Muhammad Ryano Pandjaitan sebagai ketua umum.
Oleh karena itu, lanjutnya, Konsorsium Pemuda Indonesia (KPI) menyatakan sikap dan menutut Menpora Zainudin Amali untuk mengambil langkah taktis dan strategis dengan menetapkan satu kepemimpinan DPP KNPI yang sah dan legitimate.
"Kami meminta Menpora menetapkan M. Ryano Pandjaitan sebagai Ketua Umum DPP KNPI yang sah dan legitimate karena dipilih melalui Kongres Penyatuan," tegasnya.
Dia juga berharap, Kemenpora melakukan resolusi konflik sebagai jalan keluar dari konflik banyaknya pihak yang mengaku sebagai Ketua Umum DPP KNPI.
Candra juga melayangkan somasi kepada Menpora Zainuddin untuk bisa melaksanakan tuntutan mereka dalam tempo tiga hari ke depan.
"Jika dalam tempo tiga hari tidak menetapkan DPP KNPI yang sah, kami meminta Presiden Joko Widodo mencopot Zainudin Amali sebagai Menpora karena tidak mampu menyelesaikan konflik dalam tubuh KNPI," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak boleh tutup mata dan melakukan pembiaran atas berlarutnya konflik di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hingga terdapat lebih dari dua kepengurusan. 
