Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Dikunjungi Menteri Perdagangan Jepang, Airlangga Minta Tarif Bea Masuk Tuna Hingga Nanas Ditimbang Ulang

LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Minggu, 04 September 2022, 12:58 WIB
Dikunjungi Menteri Perdagangan Jepang, Airlangga Minta Tarif Bea Masuk Tuna Hingga Nanas Ditimbang Ulang
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat dikunjungi Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) Nishimura Yasutoshi/Net
Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memulihkan sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi yang sempat terpuruk akibat terdampak pandemi.

Salah satunya dengan menjalin kerja sama negara-negara lain di dunia, termasuk Jepang. Adapun total nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang pada tahun 2021 tercatat sebesar USD32.5 miliar dan nilai investasi Jepang pada tahun 2021 mencapai 23 miliar dolar AS.

Di bawah koordinasi Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) Nishimura Yasutoshi yang baru diangkat sebagai Menteri tanggal 10 Agustus lalu, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement  (IJ-EPA) terdapat banyak capaian kerjasama dan beberapa pembaruan perjanjian.

Di antaranya yaitu meningkatkan ekspor Ikan Tuna Kaleng Indonesia dengan tarif yang lebih bersaing dibandingkan negara ASEAN lain, meningkatkan kuota bebas bea masuk menjadi 4.000 ton per tahun untuk ekspor pisang, dan mengubah syarat pembebasan bea masuk dan menambah kuota untuk ekspor buah Nanas.

“Diharapkan Jepang dapat mempertimbangkan tarif bea masuk untuk beberapa komoditas seperti ikan tuna serta buah pisang dan nanas,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip redaksi melalui siaran pers resminya, Minggu (4/9).

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga mengapresiasi peningkatan komitmen investasi swasta Jepang hasil pertemuan Presiden RI dengan CEOs Jepang sebesar 5,2 miliar dolar AS, antara lain berupa pembangunan IKN, industri otomotif, industri baterai listrik, industri baja, pembangunan pembangkit listrik, dan infrastruktur transportasi.

Beberapa perusahaan otomotif Jepang juga telah meningkatkan investasi seperti Mitsubishi Motors yang berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor kendaraan, terutama untuk memproduksi kendaraan yang berbasis Electric Vehicle dengan rencana tambahan investasi Rp 10 triliun dari 2022-2025. Selain itu, Toyota Group juga telah merencanakan tambahan investasi Rp 27,1 triliun dalam rentang waktu 2022 hingga  2026.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan perkembangan kerjasama Indonesia-Jepang pada pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan Patimban yang dilakukan dalam 3 tahap dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 35 triliun hingga 2027, jalan tol akses pelabuhan Patimban senilai 312 juta dolar AS, dan MRT Jakarta North-South (HI-Ancol).

Sektor kelapa sawit turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut dimana Pemerintah Indonesia berharap Pemerintah Jepang dapat menerima sertifikasi Rantai Pasok Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Indonesia.

Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor produk kelapa sawit ke Jepang. Saat ini Jepang tengah menunggu peraturan tururan New ISPO yang mengatur hilirisasi industri sawit Indonesia.

“Indonesia menjamin bahwa aspek berkelanjutan dari tanaman sawit ini sesuai dengan yang disyaratkan Jepang di bawah skema feed in tariff (FIT),” ujar Menko Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menanyakan pendapat Jepang terkait Indo-Pasifik Economic Framework (IPEF). IPEF merupakan inisiatif Amerika Serikat yang diluncurkan oleh Presiden Biden pada 23 Mei 2022 bersama 14 negara.

“IPEF tentu sangat bermanfaat bagi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, penting untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan regulasi,” tutur Menteri Nishimura.

Menteri Nishimura juga berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena produk dan teknologi dari Jepang diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan mengajak untuk bersama-sama saling mendukung dalam menyukseskan G20 tahun ini.

Menteri Nishimura juga menyampaikan perhatian Jepang untuk kebijakan pengaturan impor besi dan baja agar dapat diupayakan lebih baik lagi karena pentingnya produk tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri sedang menyiapkan neraca komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang akan dilaksanakan pada 2023.

ARTIKEL LAINNYA