Penyesuaian Harga BBM Diklaim Demi Seimbangkan Fungsi Utama APBN

Apalagi selama ini, subsidi BBM justru banyak dinikmati masyarakat dengan ekonomi mampu.

“Fungsi distribusi agak terganggu. Ada trade off antara stabilisasi dan distribusi karena yang diuntungkan adalah masyarakat menengah ke atas," kata Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya dalam wawancara di salah satu TV swasta, Minggu (4/9).

Ia mengurai, 80 persen BBM subsidi jenis Pertalite dikonsumsi oleh masyarakat mampu. Belum lagi jenis Solar yang 95 persennya diklaim dinikmati masyarakat mampu.

“Jadi tidak balance antara fungsi-fungsi ini. Sehingga (Pemerintah) harus memilih, harus memprioritaskan cara mengalokasikan dan harus dihitung yang dampaknya tinggi ke masyarakat,” tambahnya.

Selain penyaluran tidak tepat sasaran, alokasi subsidi BBM dari APBN juga nilainya cukup tinggi. Hal itu terlihat saat ada penambahan APBN sebesar Rp 252,5 triliun untuk subsidi ternyata belum cukup.

"Ternyata masih perlu ditambah lagi Rp 195,6 triliun sehingga totalnya Rp 448,1 triliun. Kalau ini diteruskan, sampai akhir tahun itu 15% mendekati alokasi untuk pendidikan yang 20%. Ini kan (subsidi BBM) tidak lebih penting dari pendidikan," tegasnya.

Oleh karenanya, penting menjaga keberimbangan antara ketiga fungsi utama dari APBN, yakni stabilisasi, distribusi, dan alokasi untuk mengawal agenda pemulihan ekonomi.

Beberapa hal yang dinilai penting dan tidak boleh dikorbankan demi subsidi BBM adalah mengenai pendidikan dan infrastruktur.

“Selain itu, negara juga tidak mungkin terus melakukan utang karena pasti akan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, langkah lebih cermat adalah dengan mengurangi tekanan pada APBN, yakni melakukan penyesuaian harga BBM," tutup Berly.