Direktur Indef: Di Antara Opsi yang Buruk, Menyesuaikan Subsidi BBM Harus Diambil untuk Seimbangkan APBN

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menjelaskan, ada kondisi trade off antara stabilisasi dan distribusi karena yang diuntungkan adalah masyarakat menengah ke atas.

"Di mana Pertalite 80 persen dinikmati atau dikonsumsi subsidinya oleh masyarakat mampu, yang Solar bahkan 95 persen,” kata Berly kepada wartawan, Senin (5/9).

Maka dari itu, kata dia, dengan adanya ketidakseimbangan fungsi yang terjadi terkait APBN, sangat penting bagi pemerintah untuk berupaya kembali membuatnya seimbang kembali.

“Jadi tidak balance antara fungsi-fungsi ini. Sehingga (pemerintah) harus memilih, harus memprioritaskan bagaimana caranya mengalokasikan, itu fungsi ketiga APBN; harus dihitung yang dampaknya tinggi ke masyarakat,” terangnya.

Bukan hanya karena tidak tepat sasaran, sambungnya, subsidi BBM yang selama ini membebani APBN ternyata nilainya juga sudah tinggi.

“Ketika kita hitung, kemarin kalkulasinya ternyata tidak cukup hingga (APBN) ditambah menjadi Rp 252,5 triliun itu masih tidak cukup, ternyata masih perlu ditambah lagi Rp 195,6 triliun sehingga totalnya Rp 448,1 triliun. Itu berarti dari APBN belanja sekitar Rp 3.000 triliun itu sekitar 15 persen," katanya.

"Kalau itu diteruskan, sampai akhir tahun kita biarkan itu 15 persen mendekati alokasi untuk pendidikan 20 persen. Ini kan tidak lebih penting dari pendidikan, apalagi dari segi distribusinya tidak tepat sasaran,” ungkap Berly lagi.

Masih kata Berly, dia juga mengungkap pentingnya menjaga keberimbangan antara ketiga fungsi utama dari APBN, yakni stabilisasi, distribusi dan alokasi adalah supata anggaran negara terus cukup untuk mengawal agenda pemulihan ekonomi.

Beberapa hal yang menurutnya sangat penting dan tidak boleh dikorbankan hanya demi terus memperbesar APBN untuk subsidi BBM adalah mengenai pendidikan dan juga infrastruktur.

“Selain itu, negara juga tidak mungkin terus melakukan utang karena pasti akan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, langkah lebih cermat adalah dengan mengurangi tekanan pada APBN, yakni melakukan penyesuaian harga BBM,” tuturnya.

Bahkan, ekonom Universitas Indonesia ini menegaskan, bahwa sejatinya kebijakan untuk melakukan penyesuaian harga BBM sendiri diambil pemerintah karena terpaksa dan sebagai sebuah opsi paling akhir daripada harus menghadapi beberapa hal buruk lainnya.

“Jadi diantara opsi-opsi yang buruk ya, dalam pemerintah itu bukan antar opsi yang baik semua dengan yang buruk semua. Jadi ini trade off diantara opsi yang ada ya ini (penyesuaian harga BBM) yang terpaksa diambil seperti kata Pak Presiden,” pungkasnya.