Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto menuturkan, kenaikan harga BBM sudah terjadi sejak pemerintahan terdahulu.
"Sejak Presiden Soekarno hingga saat ini, data menunjukkan sudah 62 kali penyesuaian harga BBM. Presiden Soekarno 3 kali, Presiden Jokowi 10 kali, dan yang tidak melakukan adalah Presiden Habibi karena saat itu situasinya berbeda," kata Teguh kepada wartawan, Senin (5/9).
Indonesia sebagai net importir BBM, kata dia, sangat bergantung pada ketentuan harga minyak dunia dalam menentukan harga BBM dalam negeri.
Ia tak memungkiri kebijakan menaikkan BBM akan berdampak pada konteks makro ekonomi. Namun dalam kondisi saat ini, penyesuaian harga BBM akan menyehatkan ABPN.
"Dengan penyesuaian harga ini, akan mengurangi konsumsi BBM dan mengurangi impor, sehingga mampu melonggarkan tekanan kepada nilai tukar," sambungnya.
Di sisi lain, kebijakan pemberian bantuan sosial yang kini sedang dilakukan pemerintah diharapkan tepat sasaran dan sampai ke tangan masyarakat. Apalagi, pemerintah juga sudah berpengalaman dalam mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 melalui bantuan sosial.
"Patut diingat, saat pandemi Covid-19 kemarin, pemerintah telah banyak memberikan bantuan sosial dan merupakan bentuk mitigasi dampak Covid-19," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Meski ramai ditolak masyarakat, kenaikan harga BBM diklaim sebagai bentuk kebijakan negara yang memikirkan jangka panjang terhadap fluktuasi harga minyak dunia. 
BERITA TERKAIT: