Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon saat rapat kerja bersama Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa serta KSAL, KSAU, dan KSAD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).
Salah satu kasus yang disinggung adalah kasus pembunuhan disertai mutilasi yang diduga dilakukan oleh oknum TNI di Papua.
“Kita sedang berupaya melakukan berbagai hal (perbaikan) dengan keterbatasan anggaran. Eh kok ada sih kita-kita masih (temukan kasus) memutilasi begitu Pak," kata Effendi Simbolon.
Politisi PDIP ini meminta agar Jenderal Andika Perkasa mampu bersikap tegas kepada anak buahnya yang melakukan pelanggaran hukum.
“Kok ada seorang Jenderal I di Pusdikif berkuasa lebih dari Sambo? Kok bisa? Tiga kali panggilan kok enggak mau datang, kok dilindungi? Apa harus seperti Sambo (mantan kadiv Propam Polri) diambil melalui kekuatan Brimob, dan diambil oleh kekuatan rantis?†tegasnya.
Ketegasan Panglima TNI penting karena menurut Effendi, hal tersebut akan berdampak pada citra TNI di mata publik.
“Semua bersihkan Pak, tidak ada penguasa yang berdaulat," tegasnya.
Apalagi, kasus mutilasi yang terjadi di Timika, Papua tidak bisa dibenarkan. Sanksi berat wajib diberikan Andika Perkasa sebagai pemegang tongkat komando TNI.
“Ada apa Pak di TNI kita? Apakah kita sudah ada kecenderungan menjadi psikopat?" tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Panglima TNI dituntut tegas terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran hukum. Pasalnya, selama ini pelanggaran oknum TNI terkesan belum keras hingga menimbulkan kecurigaan dan adanya kesan melindungi. 
BERITA TERKAIT: