Begitu yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman pada saat rapat kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam pembahasan rancangan kegiatan dan anggaran (RKA) tahun 2023, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (7/9).
“Saya sangat mendukung ini, tetapi tolong dibatasi dengan jelas, mana yang menjadi ranah KPK, mana yang bukan. Jangan sampai, KPK nanti menentukan demokratis tidaknya proses-proses pengambilan keputusan di setiap partai politik,†kata Benny.
Legislator dari Fraksi Demokrat ini menuturkan dalam program yang dibuat KPK untuk mengawasi partai politik beberapa di antaranya yakni penentuan pengurus, dan pengambilan keputusan partai politik. Hal ini, dinilai telalu berlebihan dalam pandangan Benny.
"Nah ini kan, apa urusan KPK dengan soal pengambilan keputusan di dalam partai politik? Maksud saya, itu penting. Tapi bukan penting untuk KPK. Sekali lagi bukan itu tidak penting sangat penting tapi itu bukan penting untuk KPK mau sistem apa nggak enak diomong,†katanya.
Menurutnya, ada beberapa proses demokrasi dan transparansi partai politik, KPK tidak perlu masuk terlalu dalam dalam partai politik lantaran tidak ada kaitannya dengan tupoksi KPK.
Benny meminta KPK fokus kepada mafia-mafia di pemerintahan yang memalak para kontraktor yang uangnya digunakan untuk hal-hal yang merugikan negara.
"Jadi jangan menjadi prioritas untuk hal yang menurut saya belum penting untuk ditangani oleh KPK walaupun dalam konteks pencegahan tadi," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tata kelola partai politik yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap terlalu berlebihan. Pasalnya, KPK belakangan ini terkesan terlalu masuk ke dalam urusan partai politik. -Recovered.jpg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: