Begitu dikatakan aktivis 98 Andrianto dalam diskusi bertema "Subsidi BBM Rp 24,17 triliun dan Subsidi Obligor BLBI Rp 60 Triliun" di Universitas Moestopo, Jakarta, Rabu (7/9).
Dugaan itu, kata Andrianto, diperkuat dengan alasan yang diberikan pemerintah saat memutuskan harga BBM dinaikkan karena dinamika harga minyak global.
"Dalam mazab neo liberal tidak di inginkan adanya subsidi, semua berlandaskan hukum pasar bebas," ujar Andrianto.
"Di mana harga minyak dunia di tentukan di London Stock Escange dengan patokan minyak jenis Brent. Harga ini bisa naik-turun sesuai
market demand-nya," imbuhnya menjelaskan.
Dia menengarai, pengurangan subsidi BBM juga disebabkan faktor tanggal jatuh tempo pembayaran utang negara yang jumlahnya juga tidak sedikit. Bahkan, belakangan pemerintah harus menambah utang untuk membayar utang.
"Istilahnya Berhutang untuk tutup jurang. Hutang jumbo akibat proyek infrastruktur yang tidak terkendali dan masuk akal seperti proyek IKN yang rasanya mustahil terwujud bilamana ekonomi sebuah negara sedang susah," terangnya.
Pun soal bantuan sosial atau bantuan langsung tunai yang disiapkan pemerintah, menurutnya, hal itu hanya akan menjadi solusi sesaat karena masyarakat akan berat menggung beban ekonomi saat harga BBM naik dan diikuti kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok.
"Bansos yang nilainya cuman Rp 24 triliun buat 20 juta rakyat rasanya cuman seperti amphetamin, nikmat sesaat tapi melarat sesudahnya," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin membuktikan rezim Presiden Joko Widodo melupakan asas ekonomi Pancasila dan bergerak dengan paradigma ekonomi neo liberal. 
BERITA TERKAIT: