Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Kiai dan Guru di Madrasah

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menerima keluhan dan keresahan para pengelola pendidikan hingga tenaga pendidik, khususnya di madrasah swasta, ponpes, dan lembaga pendidikan keagamaan non formal lainnya, yang mengeluhkan kurangnya kehadiran negara di tengah-tengah mereka.

“Misalnya, masih banyak para kiai, ustaz, atau guru yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan karena honorarium yang mereka peroleh tidak cukup untuk memberikan tingkat kesejahteraan hidup yang memadai, meskipun dari mereka sendiri tidak menuntut," ujar Bukhori Yusuf dalam keterangannya, Sabtu (10/9).

"Namun ini perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah,” imbuhnya.

Selain menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para tenaga pendidik di ponpes dan madrasah swasta, Bukhori juga menyoroti isu kepemilikan lahan yang ditempati satuan kerja Kementerian Agama di daerah.

“Kami menemukan sebagian madrasah negeri yang ternyata sampai saat ini masih menempati tanah milik pemerintah daerah setempat. Dari kesaksian yang kami peroleh, hal ini yang membuat pihak madrasah mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan secara fisik,” ujarnya.

Legislator PKS ini mengatakan, pihaknya akan mendorong Kementerian Agama supaya bisa memperhatikan isu kepemilikan lahan ini agar diadvokasi melalui forum resmi lintas kementerian/lembaga.

“Kami akan mendorong Menteri Agama untuk membenahi isu kepemilikan tanah ini bersama kementerian terkait semisal Kemenkeu, Kemendagri, dan Kementerian ATR/BPN melalui mekanisme rapat koordinasi K/L atau rapat kabinet,” tandasnya.