Bahas Polemik Gereja Cilegon, Kemenag akan Gelar Temu Tokoh dan Walikota

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag Wawan Djunaedi mengatakan, polemik di Cilegon membutuhkan jalinan komunikasi efektif dan kerja sama yang baik antarseluruh komponen masyarakat dan pemerintahan.

Kata Wawan, Kementerian Agama memiliki konsen sangat serius terhadap pemenuhan hak-hak konstitusi setiap individu, teristimewa Hak Beragama dan Berkeyakinan (KBB).

Ia mengaku saat ini pihak Kemenag sedang berupaya sekuat mungkin menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk upaya penyelesaian masalah.

"Kami segera gelar temu tokoh, termasuk dengan Walikota Cilegon," ujar Wawan di Jakarta, Minggu (11/9/).

Temu tokoh akan digelar pada 14 September 2022 mendatang di Kementerian Agama. Pertemuan tahap awal ini, kata Wawan, akan menghadirkan para pejabat yang memiliki mandat untuk memberikan layanan publik.

Kemenag antara lain mengundang Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt. Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon.

"Kami juga mengundang Walikota Cilegon. Surat undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atas nama Menteri Agama telah diantarkan langsung oleh perwakilan Kementeri Agama kepada sekretaris pribadi Walikota Cilegon pada 9 September 2022," jelasnya.

Temu tokoh ini akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya yang  melibatkan berbagai unsur masyarakat. Mereka antara lain unsur Forum Kerukunan Umat Beragama, ormas keagamaan, serta tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

"Forum diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan Desk Bersama yang nantinya mampu mengurai berbagai sumbatan dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan solusi terbaik bagi seluruh pihak di Kota Cilegon," tandasnya.