“DPR RI meminta pemerintah segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,†kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/9).
Ia juga mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data kementerian/lembaga. Puan berharap, BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu ini.
“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,†ucapnya.
Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.
“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,†tegas Puan.
Kebocoran data pribadi juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu sang pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.
Puan menilai, tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.
“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,†tutur mantan Menko PMK itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah diminta segera bertindak mengatasi kebocoran data atau informasi milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh. Hal ini ditegaskan Ketua DPR RI, Puan Maharani seiring dugaan serangan oleh hacker yang disebut membobol data Presiden Joko Widodo. 
BERITA TERKAIT: