Anak Buah Menkeu Tak Terima Bosnya Dikuliti, Fadli Zon Umbar Bobroknya Fundamental Ekonomi Era Jokowi

Anak buah Sri Mulyani tersebut menanggapi penilaian Fadli Zon yang disampaikan pada 7 September 2022 melalui akun Twitter pribadinya yang berjudul "Narasi Menyesatkan Dibalik Kenaikan BBM".

"Saya bantah utas Pak Fadli Zon (anggota DPR Fraksi Gerindra). Saya perlu luruskan catatan Anda dalam “Narasi Menyesatkan”. Saya rasa kita sepakat tidak ada yang mau membuat masyarakat tersesat. Kita kerja buat Republik tercinta," katanya dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/9).

Secara umum, Prastowo kembali mencoba mengulas ulang sekaligus merasionalisasikan angka kenaikan subsidi energi hingga 3 kali lipat atau sudah mencapai Rp 502,4 triliun, sehingga  pemerintah terpaksa menaikan harga BBM.

Di samping itu, Prastowo juga menjelaskan soal legalitas pemberian dana kompensasi BBM dalam anggaran subsidi energi yang sudah bengkak tersebut. Dimana ia mengutip Pasal 66 ayat (4) UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Perpres 98/2022 tentang Perubahan Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN TA 2022.

Selain itu, dia juga menambahkan satu penjelasan tentang kenaikan nilai tukar rupiah yang menurutnya menjadi salah satu faktor pemerintah mesti menaikan harga BBM.

Bantahan Prastowo tersebut baru-baru ini direspons balik oleh Fadli Zon lewat postingan di akun Twitternya dengan inti penjelasan mengenai kebobrokan fundamental ekonomi yang dibangun rezim Presiden Joko Widodo selama hampir 8 tahun berjalan.

"Bantahan Sdr. Yustinus @prastow atas pernyataan saya mengenai narasi menyesatkan di balik kenaikan harga BBM sebenarnya tidak sedikitpun membantah argumen yang saya kemukakan," ujar Fadli Zon.

Politisi Partai Gerindra ini memulai pembahasannya dengan mengurai kejadian pada tanggal 1 Agustus 2022, yang mana saat itu Presiden Jokowi menyebut "subsidi BBM" mencapai Rp 502 triliun.

"Pernyataan itu jelas keliru, karena angka subsidi BBM yang sebenarnya di dalam APBN jauh di bawah angka tersebut," cetusnya.

Menurutnya, APBN harus diatur melalui UU APBN, bukan UU BUMN, Perpres, apalagi Permenkeu. Sehingga, pengalokasian dana kompensasi BBM yang tidak dilakukan melalui UU APBN jelas bermasalah.

Selain itu, dia juga menanggapi pernyataan pemerintah mengenai kenaikan anggaran subsidi bisa lebih tinggi dari yang sudah disebutkan Rp 502,4 triliun meski harga BBM sudah dinaikkan.

"(Dikatakan) subsidi tetap tidak cukup hingga akhir tahun adalah pernyataan tidak profesional dan tak bertanggung jawab. Pernyataan itu hanya menunjukkan bagaimana buruknya perencanaan pemerintah," tuturnya.

Bahkan menurutnya, masyarakat perlu bertanya dengan adanya kenaikan harga Pertalite hingga 31 persen, atau dari harga Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, apakah harga kenaikan itu masih disubsidi.

"Benarkah masih ada subsidi? Buktinya, ada SPBU asing yang bisa jual bensin di bawah harga Pertamina, sebelum kemudian “dipaksa” pemerintah untuk menaikkan harga," sindir Fadli Zon.

Anggota DPR RI ini lantas memberikan permisalan pertanyaan yang kemungkinan muncul di publik, unuk menggambarkan irasionalitas kenaikan anggaran subsidi energi.

"Jika tidak ada lagi subsidi Pertalite, dan Premium secara de facto sudah tidak ada lagi di lapangan, bagaimana bisa Pemerintah menyebut anggaran subsidi BBM kita masih kurang hingga Rp 89,3 T?" katanya.

Poin tersebut, jelas Fadli Zon, membuat anggaran dana kompensasi dalam APBN jadi kian relevan dipersoalkan, baik terkait landasan hukumnya, maupun terkait teknis dan besaran hitung-hitungannya.

Apalagi menurutnya, jika melihat pernyataan Yustinus Prastowo yang menyinggung soal nilai tukar yang sebenarnya menjadi salah satu masalah tata kelola perekonomian yang berbeda.

"Masalahnya, hal itu justru membuat dalih pemerintah jadi kian aneh. Kenapa aneh? Di satu sisi Pemerintah selalu klaim depresiasi rupiah paling rendah jika dibanding mata uang negara lain, tapi kenaikan harga BBM kita justru yang paling tinggi," herannya.

Terhadap hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan penjelasan Bank Indonesia yang mengatakan sampai 22 Agustus 2022 rupiah hanya terdepresiasi 4,27 persen, jauh lebih rendah dari depresiasi India 6,92 persen, Malaysia 7,13 persen, dan Thailand 7,38 persen.

"Anehnya, dalam 12 bulan terakhir harga BBM di Indonesia telah naik rata-rata 55 persen jauh lebih tinggi dibanding Malaysia (9 persen), Vietnam (25,7 persen), atau Thailand (22 persen)," papar Fadli Zon menyitir data BI.

"Pemerintah gagal jaga fundamental ekonomi sehingga rupiah terus merosot," tambahnya.

Sebagai catatan perbandingan, Fadli Zon mencatat pada masa pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyonno pada tahun 2011, harga Indonesia Crude Price (ICP) pernah capai 111,6 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara asumsi APBN-nya hanya 80 dolar Amerika Serikat per barel.

"Tapi karena kurs kuat, hanya Rp 9.144 per dolar Amerika Serikat, tidak ada kenaikan harga BBM," bebernya.

Selain itu, Fadli ZOn juga menyebutkan fakta yang terjadi pada tahun 2008, dimana harga ICP juga melonjak hingga 96,1 dolar Amerika Serikat per barel, padahal asumsi APBN 63 dolar Amerika Serikat per barel.

"Tapi karena kurs hanya Rp 9.161 per dolar Amerika Serikat, kenaikan harga BBM tidak sebesar sekarang. Tahun itu harga BBM bahkan kemudian diturunkan kembali hingga 2 kali," katanya.

Selain gagal menjaga fundamental ekonomi, Fadli menyimpulkan Pemerintah juga telah gagal berpihak pada rakyat yang baru kembali menggeliat sesudah dihantam pandemi Covid-19.

Hal tersbet terlihat dari inflasi rendah yang diklaim anak buah Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, bukanlah sebagai momentum perbaikan apalagi prestasi.

Justru dia memandang inflasi yang rendah merupakan bukti lemahnya kinerja pemerintah. Pasalnya, sejak 2015 inflasi Indonesia selalu di bawah 4 persen.

"Kenapa rendah? Karena pertumbuhan ekonomi kita sangat rendah!" sindirnya.

Berbeda halnya dengan masa pemerintahan Presiden SBY, Fadli melihat inflasi yang tinggi terjadi karena capaian pertumbuhan ekonominya juga tinggi.

"Jadi, rendahnya inflasi era Jokowi bukanlah hasil dari skenario dan desain pemerintah," cetusnya.

Rendahnya inflasi di masa pemerintahan Jokowi, lanjut Fadli Zon, jusrtru mengindikasikan bahwa pemerintah kesulitan dalam mengendalikan dan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

Beriringan dnegan itu, dia melihat rendahnya inflasi ini terjadi sejalan dengan turunnya angka pertumbuhan ekonomi di era Jokowi.

"Dengan semua catatan di atas, publik sudah bisa menilai sendiri bagaimana sebenarnya kinerja ekonomi Pemerintah yang sedang dibela oleh Saudara Yustinus Prastowo," demikian Fadli Zon menutup utasnya.