Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Jawab Hasto, Andi Nurpati: Penyelenggara Negara Masuk Politik Itu Banyak, di PDIP Juga Ada Johan Budi

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Senin, 19 September 2022, 08:29 WIB
Jawab Hasto, Andi Nurpati: Penyelenggara Negara Masuk Politik Itu Banyak, di PDIP Juga Ada Johan Budi
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati/Net
Tudingan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto soal kecurangan Pemilu 2009 adalah hal basi yang terus-menerus diungkit ke publik. Andi Nurpati, yang namanya ikut disebut oleh dalam tudingan teranyar Hasto, mengaku sudah bosan untuk memberi jawaban.

Hasto lewat keterangan tertulis yang dibuat untuk menanggapi pidato “turun gunung” Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY), mengungkit bahwa puncak kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 ketika SBY maju pada periode kedua berpasangan dengan Boediono.

Hasto menuding ada penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) sehingga Demokrat bisa menang telak. Salah satu bukti yang bukti yang disampaikan adalah masuknya dua mantan komisioner KPU, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati ke Partai Demokrat.

Andi Nurpati yang bosan menjawab tudingan itu kini mulai santai memberi penjelasan. Katanya, soal penyelenggara negara masuk ke partai politik usai tidak lagi menjabat adalah hal yang biasa. Di banyak partai juga ada, tidak hanya di Demokrat.

Bahkan di PDI Perjuangan juga ada mantan pimpinan KPK, yang sekarang sukses diusung menjadi anggota DPR.

“Pertama, penyelenggara negara masuk politik itu banyak. Di PDIP juga ada Johan Budi toh. Jadi kalau saya dan Anas masuk Demokrat itu (sama seperti Johan Budi) hak prerogatif,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/9).

Kedua, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat itu menjawab soal tudingan DPT gembung. Kepada Hasto, dia mengurai proses masuknya DPT ke tangan KPU.

Katanya, KPU menerima data pemilih potensial itu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bersumber dari data milik gubernur. Data dari gubernur ini berasal dari camat, yang didapat dari pendataan di tingkat RT.

“Semua sumber dari bawah. Kala itu pendataan penduduk masih manual. Sama seperti saat Bu Megawati jadi presiden, pendataannya juga masih manual,” ujarnya.

“Apakah Hasto mau bilang dari para pendata itu ada penggelembungan?” sambung Andi Nurpati.

Setelah memberi penjelasan itu, Andi Nurpati turut mengungkit bahwa Pemilu 2019 juga muncul banyak dugaan kecurangan yang disampaikan masyarakat di media sosial. Atas dasar tersebut, Andi Nurpati meminta Hasto berhenti melempar tudingan basi dan berdiri tegak untuk memastikan Pemilu 2024 tidak terjadi kecurangan. Di mana Hasto kini adalah sekjen dari partai pemenang pemilu.

“Jadi Hasti buktikan saja tidak ada kecurangan di Pemilu 2024 nanti,” demikian Andi Nurpati.

ARTIKEL LAINNYA