Organisasi Kepemudaan Lintas Agama Minta Pemerintah Jamin Kebebasan Warga Memeluk Agama

Beberapa elemen yang menyatakan sikap bersama diantaranya, PP GP Ansor, PP Pemuda Muhammadiyah, PP Pemuda Katolik, DPN Peradah, DPP Gema MA, GAMKI dan beberapa elemen lainnya.

Ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan, sikap bersama tentang kebebasan memeluk agama sebagai respons atas adanya persoalan kebebasan memeluk agama dan beribadah di beberapa daerah di Indonesia.

Dalam pernyataan sikap itu, Cak Nanto mengatakan bahwa Organisasi Kepemudaan Lintas Agama meminta semua institusi dan pemangku pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat hingga level RT menjamin hak kebebasan memeluk agama dan beribadah bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Cak Nanto juga menegaskan bahwa pihaknya meminta para pemimpin dan pejabat pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah untuk berdiri di atas semua golongan.

"Serta mengedepankan nilai etik politik kebangsaan dan kenegarawanan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan moral Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika," demikian poin desakan yang disampaikan Cak Nanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/9).

Organisasi Lintas agama juga meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan narasi-narasi negatif yang ingin memecah-belah keutuhan dan persatuan bangsa.

Pihaknya, kata Cak Nanto, siap mengawal setiap upaya pendirian rumah ibadah di seluruh Indonesia berdasarkan aturan yang berlaku tanpa membeda-bedakan dan mendiskriminasi kebebasan beribadah setiap warga negara.

Elemen yang terdiri dari 9 organisasi kepemudaan itu juga meminta jajaran pengurus dan anggota di seluruh Indonesia untuk memperkuat gerakan nilai-nilai moderasi beragama.

"Dan interaksi sosial antar suku, agama, dan golongan yang berpegang teguh pada prinsip toleransi, solidaritas, dan gotong royong," pungkas Cak Nanto.