Salah satunya adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, yang mengaku lega karena kedua tokoh tersebut telah bertemu untuk membahas masa depan PPP.
Apalagi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) telah mengeluarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP masa bakti 2020-2025.
"Saya sebagai kader di daerah lega, dan juga (SK) Menkumham sudah keluar, berarti PPP sudah tidak ada polemik lagi," kata Uu saat ditemui di Gedung Sate, Selasa (20/9).
Sebelum pertemuan itu terjadi, Uu khawatir konflik di DPP berkelanjutan sehingga mempengaruhi suasana kader PPP di daerah.
Pasalnya, pada 2016 lalu dirinya merasakan langsung dualisme kepemimpinan PPP yang berdampak pada sulitnya maju di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.
"Saya juga khawatir PPP seperti halnya kami dirasakan dulu, di saat mau mencalonkan bupati di Tasikmalaya, karena masih ada dualisme kepemimpinan. Kemudian saya sendiri pada 2016 tidak dicalonkan oleh PPP, karena tidak mendapatkan restu dari salah satu dan lainnya," tuturnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Namun, kekhawatiran itu kini sudah sirna. Sehingga saat ini pihaknya akan fokus untuk mendulang banyak suara di Pemilu 2024.
"Di 2024 kita sudah bisa
ngabret bisa mendulang suara, dan beranjak menjadi partai yang besar. Menjadi partai yang dapat diperhitungkan oleh masyarakat Indonesia," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pertemuan antara mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dengan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono baru-baru ini dinilai telah membuat kader-kader di daerah merasa lega. 
BERITA TERKAIT: