Segel Kantor Golkar Muara Enim, Kader Minta Hadiono Turun dari Kursi Ketua

Pantauan Kantor Berita RMOLSumsel di lokasi, penyegelan itu didasari sebagai bentuk penolakan komposisi pengurus DPD Partai Golkar Muara Enim, dengan SK Nomor SKEP 146/DPD/GOLKAR-SUMSEL/IX/2022 yang dinilai cacat hukum.

Dalam aksi tersebut, para kader membakar ban di kantor dan membentangkan karton berisikan tulisan tidak mengakui Hadiono sebagai ketua. Kader juga meminta DPP Golkar pecat Ketua DPD Golkar Sumsel, Bobby Rizaldi.

Pengurus harian DPD Partai Golkar Muara Enim, Ahmad Solihin menyampaikan, aksi tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan atas hasil Musdalub pada 16 September lalu.

Menurutnya, setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih, Hadiono tidak amanah. Sebab ia tidak mengindahkan AD/ART Partai Golkar.

“Padahal AD/ART itu adalah panglima tertinggi dalam partai. Namun AD/ART tersebut tidak diindahkan, dan kami tidak mengakui saudara Hadiono sebagai ketua partai," tegas Solihin dengan nada tinggi.

Untuk itu, dirinya bersama kader lainnya meminta Ketua DPD Golkar Sumsel Bobby Rizaldi dan Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi dan memecat Hadiono.

Hadiono dinilai sudah memalukan Partai Golkar dan memecah kader Partai Golkar menyusul pengisian komposisi kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim hasil Musdalub yang cacat hukum.

“Apabila tuntutan kami tidak diindahkan oleh Ketua DPD Golkar Provinsi, artinya saudara Bobby sendiri yang memecah kader Golkar Muara Enim. Oleh karena itu, kami minta Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto juga harus mengevaluasi saudara Bobby, bila perlu dipecat," tegasnya lagi.

"Apabila memang tidak diindahkan (oleh DPD dan DPP, red) kami kader-kader Partai Golkar Kabupaten Muara Enim akan mendukung memasang baliho Anies Baswedan sebelah kiri dan memasang baliho Ganjar Pranowo sebelah kanan gedung Golkar karena kami tidak percaya lagi dengan ketua umum," lanjutnya.

Kader lainnya Dani Efendi, menambahkan dirinya bersama keder Golkar lainnya menolak keras susunan kepengurusan DPD Partai Golkar. Soalnya, dalam penyusunan kepengurusan DPD Partai Golkar kader senior tidak dilibatkan dalam tim formatur yang telah disepakati bersama.

“Khususnya pengisian sekretaris itu ada kriteria dan syarat sesusai anggaran dasar rumah tangga Partai Golkar. Pertama lima tahun mengabdi di Partai Golkar secara terus menerus. Sementara sekarang ini sudah ditentukan ada oknum baru dua tahun bergabung dan belum tahu berorganisasi malah dijadikan sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Muara Enim,” tegasnya.

Penolakan tersebut, bukannya pengurus harian DPD Partai Golkar Muara Enim saja. Melainkan 13 kecamatan menolak komposisi untuk sekretaris yang diambil oleh oknum yang baru dua tahun bergabung.

“Ada bukti dokumennya penolakan 13 kecamatan di atas materai Rp10 ribu. Ditambah lagi tiga organisasi sayap yang menolak untuk komposisi untuk sekretaris dan sudah disampaikan ke DPD Golkar Sumsel,” ucapnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Golkar, Yusran Efendi mengatakan, anggota Fraksi Golkar sangat respons atas yang dikatakan kader-kader Golkar.

“InsyaAllah dalam permasalahan ini saya akan langsung menyampaikan kepada ketua terpilih Pak Hadiono supaya menganulir dan menyerap aspirasi kawan-kawan kader Golkar untuk menganalisis ulang kepengurusan Partai Golkar seusai juklak, juknis AD/ART Partai Golkar,” ujarnya.