Pemerintah Tunda Konversi Kompor Gas ke Listrik, Energy Watch: Ini Karena Faktor Persiapan

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, Senin (26/9).

"Karena kalau (penundaan) keekonomian, selama masih menggunakan tarif subsidi kompor induksi lebih ekonomis jika dibandingkan kompor gas,” kata Mamit.

Mamit mengatakan bahwa perhitungan ekonomi program konversi tersebut. Penjelasan Mamit, jika masyarakat menggunakan LPG 3 kg sebanyak 3 tabung dalam 1 bulan di mana harga eceran per tabung adalah Rp 20 ribu/tabung maka pengeluarannya adalah Rp 60 ribu/bulan.

"Kita bandingkan dengan kompor induksi di mana pemakaian dalam 1 bulan minimal saja 60 kwh. Dengan per kwh kita gunakan tarif 900 VA subsidi yaitu Rp 605 per kwh maka sebulan harus membayar Rp 37,8 ribu. Tapi semua tergantung pemakaian. Sama seperti tarif listrik ke depannya," ujarnya.

Menurutnya, penundaan itu juga akan membuat beban PLN semakin berat karena harus menanggung beban kelebihan suplai produksi listrik. Megaproyek pembangkit listrik 35 giga watt (GW) dalam periode 2015-2019 menjadi penyebab kelebihan kapasitas listrik. Saat ini, PLN menanggung beban 6-7 GW.

"Saya kira dengan penundaan ini maka beban bagi PLN akan semakin besar, karena kelebihan 6-7 GW ini menambah pengeluran PLN sebesar Rp 3 triliun/GW/tahun,” katanya.

Mamit mengatakan, beban PLN akan bertambah karena skema kerja sama dengan Independent Power Producer (IPP). Dimana PLN diharapkan mampu menegosiasikan ulang skema tersebut.

"Skema dengan IPP adalah take or pay. PLN saya kira harus melakukan renegoisasi dengan IPP terkait dengan skema take or pay ini sehingga tidak terlalu membebani keuangan PLN. Harapan kemarin adalah dengan adanya konversi maka bisa meningkatkan konsumsi listrik,” tutup Mamit Setiawan.