"Sudah diputuskan tidak ada celah untuk legalitas ganja, apalagi secara umum. Medis saja tidak, ini sudah final," kata Kepala Bidang Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Riki Yanuarfi, di Banda Aceh, Rabu (28/9).
Meski demikian, BNN tetap menampung wacana legalisasi ganja yang digaungkan oleh sejumlah kalangan masyarakat. Walaupun secara hukum positif dilarang.
"Ya kita jalankan itu, sudah diuji oleh MK," ujar dia.
Yanuarfi menjelaskan, hingga saat ini belum ada pembuktian bahwa kandungan ganja dapat menyembuhkan penyakit secara permanen.
"Jika ada spontanitas itu belum diteliti secara medis," ujar dia, dikutip
Kantor Berita RMOLAceh.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh sedang merencanakan pembentukan qanun tentang legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Namun, mereka akan mengkaji lebih lanjut wacana ini.
"Maka saya pikir, sebuah keharusan Aceh melakukan sebuah kajian. Ini tentunya akan melahirkan sebuah regulasi. Karena berbicara Aceh adalah bicara qanun," ucap Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani, kepada
Kantor Berita RMOLAceh, beberapa waktu lalu.
Falevi Kirani menjelaskan, wacana tersebut muncul setelah ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2022 yang mengatur tata cara penggunaan narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan tersebut, kata dia, yang menjadi dasar pihaknya akan mengkaji lebih komprehensif dulu terhadap substansi rencananya legalisasi ganja untuk medis.
"Karena Aceh mempunyai literatur ganja yang komprehensif dan juga memiliki kualitas terbaik di dunia. Tentu harus dikaji untuk membuat sebuah regulasi," ujar dia.
Menurut Falevi, bila terwujud, nantinya ganja medis akan menyumbang pendapatan asli Aceh. Karena akan jadi barang ekspor ke negara lain. Bahkan, kata dia, banyak negara yang tidak bisa tumbuh ganja yang berkualitas seperti di Aceh.
DPR Aceh, lanjut dia, akan mengkaji detail plus dan minus tentang legalisasi ganja medis dengan melibatkan berbagai pihak. Seperti pihak kesehatan dan peneliti.
Tidak hanya itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil tenaga ahli komisi untuk mengkaji secara regulasi lebih dahulu. Namun secara literatur ganja bukan barang asing dan tabu di Aceh.
"Maka di sinilah hadirnya pemerintah untuk mengatur tersebut sehingga rakyat tidak disalahkan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku," sebut dia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Peluang ganja mendapat legalisasi untuk keperluan medis sudah tertutup. Mahkamah Konstitusi (MK) pun sudah memutuskan bahwa ganja tak bisa dilegalkan, 
BERITA TERKAIT: