Kata Pengamat Deklarasi Anies Capres Rawan Membawa Polarisasi, Obatnya Harus Pj Bahtiar

Dikatakan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, kekhawatiran itu muncul karena masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta baru akan berakhir pada 16 Oktober 2022.

Kondisi Anies yang belum lengser juga dikawatirkan memunculkan poros dan suhu politik di DKI Jakarta yang bepotensi lebih dulu memanas.

“Situasinya akan saling berhadap-hadapan siapa pro yang ke sana, (siapa) yang (pro) satunya lagi (kelompok diluar pendukung Anies). Kalau Pak Aniesnya sih baik, engga masalah, tapi akar rumputnya ini, grass root-nya ini,” kata Trubus kepada redaksi, Selasa (4/10).

Trubus lantas teringat kenangan pahit adanya politisasi SARA dan politik identitas pada Pilkada DKI 2017 silam. Ia berharap, catatan buruk itu tidak kembali terulang, apalagi perjalanan menuju Pilkada masih panjang.

Melihat potensi polarisasi dan keterbelahan ini, kata dia, Jakarta membutuhkan Pj Gubernur yang netral, tak memihak pada kepentingan manapun, dan bisa menyatukan semua kalangan.

Dengan kata lain, kata Trubus, Jakarta membutuhkan sosok seperti Bahtiar untuk mengisi kekosongan pemimpin definitif Jakarta selama dua tahun sepeninggal Anies.

“Pak Heru Budi itu kesayangan Pak Jokowi, itu akan terjadi situasi pembelahan yang paling dahsyat. Kemudian Pak Sekda, ini aneh. Masak Sekda ngangkat Sekda (maka) terjadi kekacauan juga. Jadi satu-satunya jalan Pak Bahtiar (menjadi Pj), karena Pak Bahtiar ini (dari) Kemendagri, ini yang situasinya netral,” bebernya.

Trubus meyakini Bahtiar merupakan sosok yang tepat memimpin DKI hingga terpilih gubernur hasil Pilkada 2024 mendatang. Sebab latar belakang Bahtiar adalah ASN, Pejabat Eselon I Kemendagri, memiliki hubungan baik dengan berbagai kalangan, dan dibekali kemampuan komunikasi mumpuni.

“Cuma persoalannya adalah ketika Pak Bahtiar dari Kemendagri ini tampil, ini memang beratnya menyatukan dua kubu ini yang saling menyerang, itu tugas berat tapi saya yakin bisa,” pungkas Trubus.