Hal ini terungkap saat Komisi III melakukan pertemuan dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Militer di mana para hakim hanya mendapatkan tunjangan pengganti rumah dinas yang tergolong kecil.
â€Bisa dibayangkan seorang hakim yang memiliki pekerjaan yang cukup berat dengan tanggung jawab besar dalam memutuskan suatu perkara, hanya tinggal dengan keadaan seadanya dan merekapun harus menggunakan alat tranportasi umum agar dapat sampai dari satu pengadilan ke pengadilan lain, ini sangat memprihatinkan,†sesal Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, dalam keterangannya, Kamis (13/10).
Atas dasar itu, Adies meminta negara untuk hadir dengan memberikan fasilitas maupun kendaraan hingga jaminan kesehatan yang layak maupun keamanan untuk para hakim di seluruh Indonesia.
“Di sinilah negara harus hadir,†tegasnya.
Lanjut politikus Partai Golkar ini, adapun persoalan lain yaitu terkait mobil dinas hakim militer, yang sudah berusia 20 tahun, sudah seharusnya diremajakan dan diganti oleh kendaraan dinas yang baru sesuai kebutuhan yakni 19 mobil untuk kebutuhan semua Pengadilan Militer yang ada di Indonesia.
“Saya rasa dengan anggaran Makamah Agung yang mencapai kurang lebih Rp11,8 triliun, seharusnya sudah bisa memberikan penggantian mobil dinas yang baru. Kami ingin Makamah Agung bisa bertanggung jawab terhadap hakim-hakim yang berada di bawah, dalam menjamin kesejahteraan. Baik bangunan tempat kerja maupun tempat tinggalnya perlu menjadi perhatian,†tuturnya.
Ia mengingatkan, jangan hanya memikirkan kemewahan gedung di Mahkamah Agung (MA) saja, ataupun pegawai-pegawainya. Karena bisa dilihat bahwa beberapa mobil dinas, ataupun kendaran bus-bus masih terlihat sangat bagus.
Kebalikan kondisi di daerah, para hakim tidak memiliki fasilitas semua itu. Ini tidak sebanding jika melihat kondisi seperti ini, dan perlu menjadi perhatian.
"Dan terakhir terkait pensiunan para hakim yang sudah mengabdi puluhan tahun harus diberikan penghargaan sesuai masa kerjanya jangan sampai dikesampingkan tanggung jawab dan hak mereka. Dengan demikian terkait hal tersebut DPR akan kembali mengusulkan tentang RUU Jabatan Hakim," demikian Adies.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Para hakim di daerah, yang notabene adalah pejabat negara, dinilai belum mendapatkan kesejahteraan maupun keamanan yang berada dalam batas kewajaran. 
BERITA TERKAIT: