Children in the DPR Korea
Under the Leadership of Great Commanders
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Mengawal Integritas Pemilu 2024, Pimpinan KPK: Kontestasi Politik Belakangan Ini Sudah Seperti Dunia Bisnis

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Jumat, 28 Oktober 2022, 17:47 WIB
Mengawal Integritas Pemilu 2024, Pimpinan KPK: Kontestasi Politik Belakangan Ini Sudah Seperti Dunia Bisnis
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata saat menjadi Keynote Speach di acara Road to Anti-Corruption Summit 5: Talkshow "Mengawal Integritas Pemilu 2024"/RMOL
Kontestasi politik belakangan ini dipandang sudah mengarah seperti dunia bisnis, hanya untuk memenangkan kontestasi pemilu dengan menghambur-hamburkan uang.

Begitu pandangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata saat menjadi Keynote Speach di acara Road to Anti-Corruption Summit 5: Talkshow "Mengawal Integritas Pemilu 2024" yang diselenggarakan di Auditorium 1 Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat sore (28/10).

Ghufron mengatakan, faktor yang melahirkan politik yang tidak berintegritas salah satunya adalah politik uang. Namun, juga terdapat hal lainnya, yakni politik identitas, black campaign, hoax, fitnah, dan lain-lain.

"Itu bagian dari politik tak berintegritas yang ketika terjadi, maka itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak diharapkan, karena prosesnya sudah salah," ujar Ghufron melalui virtual karena sedang berada di luar kota.

KPK berharap, KPU, Bawaslu, DKPP, atau penyelenggara negara, kontestan politik di Pilkada, Pileg, maupun Pilpres ke depan menyadari bahwa kontestasi politik harus dikembalikan hanya untuk mencari pemimpin, wakil rakyat, dan arah kebijakan ke depan.

"Mohon maaf karena belakangan ini, kami melihat bahwa kontestasi politik sudah mengarah kepada seperti dunia bisnis. Karena ingin menang, maka kemudian proses politiknya menggunakan menghamburkan-menghamburkan uang," kata Ghufron.

Sehingga, lanjutnya, jika proses politiknya sudah menggunakan politik uang, maka bukan lagi kekuatan kompetensi yang bekerja, melainkan kekuatan uang.

"Kalau sudah menang-menangan, apalagi kemudian menjadi dipenuhi dengan uang, maka kemudian kontestasinya kompetisinya, adalah kompetisi kekuatan modal. Ini yang kami berharap, KPU menyadari dan kemudian bagaimana menghindarkan itu semua," demikian Ghufron.

ARTIKEL LAINNYA