Desakan itu disampaikan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Muda Merah Putih (JMMP) saat menggelar konferensi pers di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/11)
Koordinator JMMP Febrianes mengaku sangat menyesalkan karena tidak ada satupun pejabat atau pihak terkait yang mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
"Sampai saat ini belum ada pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dan diberhentikan terkait kasus gagal ginjal akut ini," sesal Febrianes.
"Untuk itu kami JMMP tegas mendesak Penny Lukito dicopot dari jabatannya selaku Kepala BPOM sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik," imbuhnya.
Febrianes juga meminta BPOM agar segera mencabut izin edar dan izin produksi sejumlah perusahaan yang terbukti memproduksi obat-obatan yang mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) sangat tinggi yang ditengarai sebagai sebab kejadian gagal ginjal itu.
"Kami juga mendesak BPOM mencabut izin edar dan izin produksi terhadap sejumlah perusahaan yang memproduksi obat-obatan dengan kandungan EG dan DEG sangat tinggi," jelasnya.
Terakhir, lanjutnya, JMMP mendorong agar Bareskrim Polri segera memeriksa oknum pejabat BPOM dalam dugaan lalai serta lemahnya pengawasan sehingga 157 anak meninggal dunia akibat kasus gagal ginjal akut.
"JMMP akan terus mengawal kasus meninggalnya 157 anak akibat gagal ginjal akut ini dan kami juga mendorong Bareskrim Polri agar segera memeriksa sejumlah oknum pejabat BPOM yang kami duga lalai dalam menjalankan kinerjanya," pungkas Febrianes.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penny Lukito selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didesak untuk bertanggung jawab secara moral atas meninggalnya 157 anak akibat kasus gagal ginjal akut. 
