Komisi I DPR Ingatkan Potensi Ancaman Keamanan dari Geografis IKN

Begitu dikatakan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid dalam webinar Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara Angkatan ke-12, Rabu (2/11).

Meutya Hafid juga mengungkapkan ancaman lain karena posisi IKN yang berdekatan dengan wilayah potensi konflik di Laut Cina Selatan.

“Ancaman lain yang tidak bisa diremehkan karena IKN masuk dalam jangkauan rudal balistik antar benua atau ICBM (Intercontinental Ballistic Missiles). Beberapa waktu lalu misalnya, Korea Utara meluncurkan rudal yang melewati wilayah Jepang,” ujar Meutya Hafid.

Selain itu, Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengingatkan potensi ancaman lain karena posisi IKN yang mendekati Flight Information Region (FIR) milik negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina.

Khusus mengenai perjanjian penyesuaian ruang kendali udara atau FIR yang diteken pemerintah Singapura dan Indonesia, hal itu juga berpotensi menimbulkan masalah.

“Sebab kerjasama atau perjanjian FIR tersebut berpotensi menabrak UU 1/2009 tentang Penerbangan. Dengan kesepakatan tersebut, Singapura punya kendali atas ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau pada ketinggian 0-37 ribu kaki sehingga mengurangi kedaulatan kita di atas wilayah sendiri,” jelasnya.

Potensi ancaman lain yang tak kalah pentingnya, sambungnya, adalah karena IKN berada di kawasan yang disebut triangle terrorist transit. Hal ini tak lepas dari posisi IKN yang berbatasan dengan Filipina dan Malaysia, khususnya di Laut Sulu.

Menurutnya, potensi ancaman ini dapat dikurangi dengan cara melakukan kegiatan patroli maritim dan patroli udara bersama serta berbagi informasi antar militer ketiga negara.

Oleh karena itu, Meutya berharap pemerintah, dalam hal ini Kemenhan dapat melakukan kajian menyeluruh tentang pertahanan di IKN dan menyampaikannya ke DPR.

Selama ini, kata Meutya lagi, guna mengatasi berbagai ancaman tersebut, Komisi I DPR RI selalu memberikan dukungan, baik terhadap Kementerian Pertahanan maupun TNI melalui rapat-rapat kerja, pembentukan Panja, maupun kunjungan kerja ke berbagai daerah.

“Hal itu dimaksudkan untuk mencermati kebutuhan dan permasalahan serta pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan strategis,” pungkasnya.