Disampaikan akademisi ilmu politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, ancaman resesi global tidak hanya berdampak terhadap perekonomian nasional, tetapi juga stabilitas politik Indonesia.
Dia meramal, jika resesi global turut menimpa perekonomian Indonesia, bukan tidak mungkin akan terjadi ketidakwajaran kebijakan politik pemerintah.
Sebagai contoh, dia berkaca pada resesi ekonomi tahun 2020 yang disebabkan pandemi Covid-19. Saat itu, muncul sejumlah kebijakan yang tidak memihak rakyat.
"Kecenderungan memburuknya praktik demokrasi saat pandemi Covid-19 lalu masih terasa. Saat itu pemerintah secara arogan mengabaikan aspirasi publik, misalnya pengabaian atas aspirasi penolakan rakyat terhadap UU Cipta Kerja," ujar Ubed kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/11).
Pengalaman pandemi mengguncang ekonomi Indonesia, menurut Ubed, harus disadari maasyarakat karena berpotensi terulang.
"Jika tahun depan resesi ekonomi terjadi, di saat yang sama performa pemerintah buruk di berbagai sektor. Ini cenderung akan memicu pemerintah membungkam meluasnya protes dengan cara-cara represif otoriterian," tuturnya.
Maka dari itu, Ubed memandang perlunya cara-cara berbasis ilmu pengetahuan, riset,dan gerakan perubahan yang sistemik untuk mengatasi situasi yang kompleks saat ini.
"Problem negeri ini semakin rumit karena ulah rezim yang tidak pro-rakyat. Dalam situasi problem yang kompleks tersebut memerlukan perubahan sistemik berbasis ilmu pengetahuan, riset dan gerakan perubahan yang sistemik," demikian Ubed menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Proyeksi kondisi ekonomi global yang mengancam perekonomian dalam negeri Indonesia, seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mlyani Indrawati hingga Bank Indonesia (BI), seharusnya turut diantisipasi dari segi politik. 
BERITA TERKAIT: