Politisi Demokrat Usul RKUHP Masukkan Pasal tentang Rekayasa Kasus

Menurut Hinca, pasal itu dimaksudkan untuk mengontrol kekuasaan besar yang dimiliki aparat agar tidak disalahgunakan. Sebab, fenomena rekayasa kasus masih dan sering terjadi.

Politisi Demokrat itu meyakini praktik rekayasa kasus yang masih sering ditemui bisa dihentikan.

"Formula hukumnya kita bahas nanti, 21 dan 22 November,” kata Hinca.
 
Menurut Hinca, banyaknya manipulasi kasus tidak akan cukup dihentikan dengan hanya dikritisi oleh masyarakat melalui media. Pada akhirnya, dibutuhkan instrumen hukum memadai untuk mencegahnya dan memberi sanksi tegas pada pelaku rekayasa.
 
Hinca mencontohkan, manipulasi jumlah kerugian dalam kasus pencurian sering terjadi. Nominal dalam pencurian akan menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan, yakni tindak pidana ringan ataupun tindak pidana biasa.

‘’Kita tidak bisa membiarkan praktik ketidakadilan semacam ini,’’ kata politisi Partai Demokrat ini.