YLBHI Minta Pj Achmad Marzuki Dicopot, Jubir Pemerintah Aceh: Bukan Ranah Kami

Adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menggugat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Permohonan gugatan disampaikan pada Selasa lalu (8/11) .

Gugatan tersebut terkait pengangkatan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh. Dalam diktum gugatannya, YLBHI meminta majelis hakim TUN mengabulkan agar Pj Achmad Marzuki dicopot dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Terkait hal itu, Jurubicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, gugatan tersebut bukan kapasitasnya memberi tanggapan. Sebab bukan ranah Pemerintah Aceh.

"Terkait gugatan YLBHI ini, kami tidak punya kapasitas untuk memberikan tanggapan, itu bukan ranah kami," kata MTA kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (16/11).

Menurut MTA, Pj Gubernur hanya ditugaskan oleh presiden untuk memimpin Aceh dalam masa transisi.

BACA JUGA:

YLBHI: Pertimbangan Memasukkan TNI ke Dalam Institusi Sipil Tidak Beralasan

Pengakuan Negara terhadap 12 Pelanggaran HAM Berat Hanya Retorika dan Ilusi

"Tentu Pak Ahmad Marzuki saat ini fokus menjalankan tugas sesuai penugasan ini," ujar dia. 

EDITOR: AGUS DWI

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.