Penanganan Gempa Bumi di Cianjur Dilakukan Pemerintah dengan Pengawasan BPKP

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mengatakan, pengawalan yang dilakukan BPKP agar semua warga terdampak benar-benar mendapatkan haknya, sehingga objek pengawasan adalah terkait penyerahan bantuan sosial.

"Dibutuhkan pengawalan terhadap penanganan bencana gempa bumi agar bantuan yang diserahkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Iwan dalam keterangannya, Kamis (24/11).

Iwan menjelaskan, sejauh ini BPKP telah menerjunkan tim ke lokasi bencana dan posko pengungsian untuk melihat langsung proses penanganan dan pendistribusian bantuan bagi korban terdampak bencana gempa bumi.

"Tim gabungan BPKP pusat dan perwakilan BPKP Jawa Barat telah terjun ke lapangan untuk meninjau langsung posko-posko dan dapur umum sekaligus memantau distribusi penyaluran bantuan dari pemerintah untuk memastikan masyarakat telah tertangani dengan baik," terangnya.

Selanjutnya, kata Iwan, tim gabungan tersebut akan melakukan pemantauan langsung distribusi bantuan di pelbagai titik serta mendukung upaya penanganan bencana yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

"Berdasarkan laporan dari tim gabungan, lokasi yang disambangi adalah posko pengungsian dan dapur umum yang berada di BPBD, Cianjur, Jawa Barat," urainya.

Atas nama BPKP, ia juga menyampaikan rasa duka mendalam atas bencana gempa bumi yang terjadi dan masyarakat yang menjadi korban.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau lokasi terdampak bencana di Cianjur, Jawa Barat, Rabu kemarin (23/11) telah menyampaikan target masa tanggap darurat yang berlangsung selama satu minggu.

Dia berharap di waktu yang sama proses pencarian dan evakuasi sudah selesai.

Dirinya juga meminta kementerian dan lembaga dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat penanganan darurat.