Ridlwan Habib: Panglima TNI Harus Mampu Pahami Proses Politik, Bukan Berpolitik Praktis

Hal itu disampaikan pengamat intelijen Ridlwan Habib dalam acara diskusi Partai Perindo, Minggu (27/11).

Menurutnya, Panglima TNI harus memahami tentang proses politik yang sedang berjalan dan tidak bisa menafikan Panglima TNI yang seolah-olah harus dipisahkan dari persiapan pilpres dan dipisahkan dari tahapan KPU.

"Panglima TNI harus memahami hal itu. Bukan berpolitik praktis. Panglima TNI tidak boleh berpolitik praktis, TNI harus tetap berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik dan tidak boleh memihak salah satu partai politik, tetapi tentu harus memahami dinamikanya,” kata Ridlwan.

Dia menambahkan, dinamika pilpres dan pemilu akan berpengaruh pada stabilitas keamanan. Misalnya soal keamanan, di wilayah Ibu Kota maupun yang jauh misalnya di pedalaman Sulawesi, Papua. Karena itu panglima yang baru harus paham dinamika dan proses pemilu.

"Saya kira sangat penting karena 2023 ini sangat signifikan, kita tahu pilpres kita itu 14 Februari 2024. Itu sekitar kira-kira mungkin tinggal 13 bulan. Jadi proses persiapannya sangat mepet, daerah juga banyak belum memahami tahapan-tahapannya,” katanya.

"TNI mau enggak mau nanti akan terlibat. Misalnya dalam pengamanan kotak suara misalnya. Walaupun dia tidak boleh terlibat di dalam TPS. Tetapi pasti akan terlibat soal pengiriman logistik suara dari pengalaman sebelumnya selalu menggunakan TNI terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau,” imbuhnya.

Ridlwan mengatakan, Panglima TNI harus mempunyai sense of politic tetapi tidak boleh berpolitik serta memahami kondisi beberapa wilayah konflik.

"Terutama di Papua yang menjadi sorotan utama kita, itu masih sangat rawan dengan konflik yang bersenjata bahkan. Dan saya ingin menggaris bawahi Panglima TNI yang memahami politik tetapi tidak ada motivasi berpolitik secara pribadi,” tutupnya.