Dari total produk tersebut, 14.161 di antaranya merupakan produk impor. Sedangkan sisanya merupakan produk yang menetapkan harga tidak wajar serta tidak memiliki kesesuaian dengan penyedia yang terdaftar.
Hal itu diungkapkan oleh pria yang akrab disapa Hendi tersebut dalam Rakor Monev Inpres nomor 2 tahun 2022 terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi dalam rangka menyukseskan Program Bangga Buatan Indonesia, yang diselenggarakan di ICE BSD Tangerang, Selasa (29/11).
Dalam kesempatan tersebut, Hendi menegaskan bahwa upaya pembekuan dan turun tayang produk impor di sistem katalog LKPP dimaksudkan untuk memberi perlindungan pada produk dalam negeri.
“Dalam perjalanan saya di LKPP didapati beberapa isu pengadaan terkait produk dalam negeri. Pertama, beberapa rekan mengatakan mau beli produk dalam negeri harganya lebih mahal. Kedua, produk dalam negeri kadang-kadang kualitasnya kalah sama produk luar negeri,†tutur Hendi, seperti diwartakan
Kantor Berita RMOLJateng, Selasa (29/11).
Padahal menurutnya, isu tersebutlah yang seharusnya dijawab melalui pengadaan, karena melalui belanja pemerintah, produk dalam negeri dapat diungkit daya kompetitifnya.
"InsyaAllah dengan komitmen bersama melalui APBN APBD, kita bisa memunculkan produk dalam negeri yang lebih kompetitif, baik itu terkait harga maupun kualitas dan kapasitas produksi,†tekannya.
Namun begitu, Hendi pun menegaskan bahwa dirinya tak ingin dukungan terhadap produk dalam negeri disalahgunakan oleh segelintir oknum.
Untuk itu, selain menutup jalan produk impor, LKPP RI juga membekukan dan menuruntayangkan produk yang menetapkan harga tidak wajar. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan implementasi Inpres nomor 2 tahun 2022 yang bersih dari praktik KKN.
"Sebagai contoh semula harganya sepuluh ribu, kemudian kita pantau harganya naik lebih dari 25 persen karena mau ada transaksi,†pungkas Hendi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut mengapresiasi upaya LKPP RI dalam peningkatan produk dalam negeri, juga produk usaha mikro, kecil, dan koperasi.
“Laporan yang saya terima dari LKPP adalah sebuah capaian yang bagus, menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah semakin meningkat. Tapi belanja produk dalam negeri tahun 2023 harus lebih tinggi lagi,†tutur Presiden Jokowi.
Tak hanya itu, senada dengan Hendi, Presiden Jokowi juga meminta agar penggunaan produk-produk impor harus semakin kecil, atau bahkan dihilangkan.
“Untuk itu perlu terus adanya terobosan-terobosan, untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,†tegasnya.
Kegiatan Rakor Monev Inpres nomor 2 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh LKPP ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Di antaranya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menperin Agus Gumiwang, Menkop UKM Teten Masduki, MenPAN-RB Azwar Anas, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sebuah gebrakan penting dilakukan Hendrar Prihadi sejak resmi menjabat Kepala Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI pada 10 Oktober 2022. Mantan Walikota Semarang ini melakukan gebrakan dengan membekukan dan menuruntayangkan 20.652 produk di sistem katalog elektronik. 
BERITA TERKAIT: