Penguatan tersebut utamanya terkait kewenangan BPH Migas dalam penindakan penyalahgunaan BBM subsidi.
“Selama ini BPH Migas tidak bisa menindak karena tidak ada aturan yang melarang ataupun membatasi penggunaan BBM bersubsidi,†kata Ketua DPP Persaudaraan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Bidang Energi, Mamit Setiawan dalam diskusi di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/11).
Melalui revisi Perpres 191, kata Mamit, penting untuk mengatur kriteria masyarakat dan kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, termasuk jumlah pengisian per hari. Dengan begitu, fungsi pengawasan BPH Migas pun akan maksimal.
“Badan usaha, BPH Migas harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, bahkan sampai ke tingkat penindakannya,†jelasnya.
Di sisi lain, Komite BPH Migas, Yapit mendorong agar Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai pemrakarsa revisi Perpres 191/2014 segera mengalihkan izin kepada Menteri ESDM agar bisa segera ditandatangani Presiden Joko Widodo maksimal awal tahun 2023.
"Ini sangat
urgent mengingat alokasi BBM subsidi yang sudah diketok palu pemerintah dan DPR tahun 2023 sebesar 17 juta KL untuk JBT Solar tidak menggambarkan tingkat konsumsi
real masyarakat," jelasnya.
Diskusi tersebut digelar dengan mengusung tema 'Sosialisasi Penyaluran BBM Subsidi dengan Program Subsidi Tepat'. Selain Mamit, hadir pula Anggota Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra dan Region Manager Retail dan Sales Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Barat, Sunardi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Peran dan fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) harus diperkuat lewat revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. 
_Ist.jpg)
BERITA TERKAIT: