Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual bertajuk "Partai Baru vs Partai Lama: Dinamika Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024", pada Senin (5/12).
"Kemarin 2019 itu yang Golput itu ada 25 juta, itu (paling banyak) ada di suara DPD, bukan DPR, 22 persennya di suara DPD karena banyak sepertinya yang tidak memilih DPD," ujar Bagja.
Dia menerangkan, salah satu sebab yang membuat angka Golput tinggi, utamanya pada pemilihan anggota legislatif perseorangan atau anggota DPD RI adalah karena masyarakat tidak mengetahui orang-orang yang berkompetisi di dalamnya.
"Ini PR (pekerjaan rumah) kita juga. Teman-teman senator kurang
selling himself atau
selling herself untuk teman-teman di masyarakat," tuturnya.
"(Padahal) suara yang disediakan hampir sama seperti suara partai, tetapi yang memilih DPD itu tidak banyak," sambungnya menyayangkan.
Maka dari itu, Bagja memandang perlu ada dorongan ke depannya untuk para calon anggota DPD RI bisa meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota legislatif perseorangan ini.
"Inilah persoalan kita di 2019. Jadi PR juga, apa nanti metode kampanye untuk teman-teman DPD. Ini harus beda. Karena teman-teman DPR, DPRD, punya partai sebagai pengelola/manajemen, dalam kampanyenya," katanya.
"Tapi DPD, satu provinsi, dia harus meyakinkan, (misal) DKI Jakarta 10-12 juta suara, tiba-tiba hanya dapat 600-800 ribu suara. Berarti kan ada yang hilang. Tapi teman-teman masyarakat kita juga harus menganggap DPD ini satu hal penting," demikian Bagja menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Angka golongan putih (Golput) atau masyarakat yang tidak memilih pada Pemilu Serentak 2019 yang cukup tinggi menjadi salah satu aspek yang dikhawatirkan terulang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 
BERITA TERKAIT: