Raker Bersama BUMN, Komisi VI DPR Soroti Banjir Bandang Kalibaru

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita menuturkan, saat ini masyarakat di daerah masih belum normal karena infrastruktur yang rusak belum terbangun maksimal.

"Saya katakan belum normal karena berbagai perbaikan infrastruktur belum tuntas dan banyak rumah warga yang hancur sehingga mereka tinggal di tempat sementara," kata Sonny saat raker.

Selain soal infrastruktur, masyarakat sekitar masih trauma dan khawatir banjir bandang kembali terjadi. Sebab banjir yang terjadi pada 3 November lalu tidak hanya disebabkan oleh curah hujan, melainkan juga akibat pergantian tanaman dari tanaman keras seperti kopi dan kako beralih ke tebu yang menyebabkan hilangnya kekuatan tanah dalam menahan erosi.

"Padahal, berdasar catatan BMKG, curah hujan yang lebih tinggi akan terjadi pada bulan Januari dan Februari (hingga di atas 500 mm)," lanjut Sonny.

Berdasar situasi obyektif dan aspirasi masyarakat tersebut, Sonny mengusulkan beberapa hal kepada Menteri BUMN, Erick Thohir. Pertama, Kementerian BUMN diimbau lebih maksimal membantu perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang.
 
"Kedua, terkait relokasi masyarakat yang terdampak bencana banjir, Kementerian BUMN dapat melepaskan sebagian lahan HGU dari PTPN XI dengan dasar hukum PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 31, diatur terkait hapusnya HGU yang dikarenakan dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.

Ketiga, terkait kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar kebun yang mengalami penurunan penghasilan drastis akibat penggantian tanaman kebun kopi dan kakao menjadi tebu.

Keempat, pihaknya mendukung penuh pemerintah dan BUMN dalam mewujudkan swasembada gula.

"Saat ini, kita masih impor jutaan ton. Saya berharap, Industri Gula Glenmore (IGG) yang telah dibangun dengan investasi besar harus memiliki andil besar dalam mewujudkan swasembada gula," tutupnya.