Tito mencatat, angka inflasi tersebut terbilang paling rendah, karena berada di urutan kedua dalam urutan negara G20 setelah Jepang yang berada di urutan pertama terendah dengan angka inflasi 3,70 persen.
Namun sayangnya, Tito mencatat dari 52 daerah ada yang belum melakukan enam langkah konkret pengendalian inflasi yang dibuat Kemendagri.
"Masih ada 52 daerah yang belum melakukan sama sekali, mudah-mudahan data saya yang salah," ujar Tito saat ditemui di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/12).
Mantan Kapolri ini mengurai, enam langkah konkret pengendalian inflasi di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan ke distributor agar tidak ada penimbunan barang, kerja sama dengan daerah lain penghasil komoditi, mendorong masyarakat melakukan gerakan menanam.
Selain itu, merealisasikan penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT), serta memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat menggunakan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dari Kemenkeu.
Dia menuturkan, dari 52 daerah yang belum melakukan enam langkah konkret itu adalah pemerintah kabupaten.
Dia merinci di antaranya adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba Samosir, Pemkab Ogan Kemiring Ilir, Pemkab Majalengka, Pemkab Boyolali, Pemkab Malang, Pemkab Sumbawa Barat, Pemkab Gorontalo Utara, dan Kabupaten Jayapura.
"Ini menyangkut masalah perut rakyat, kenaikan harga barang/jasa itu akan langsung berdampak kepada rakyat, oleh karena itulah perlu terus kita kendalikan," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Laju inflasi Indonesia yang turun pada November yang sebesar 5,42 persen dari bulan sebelumnya 5,71 persen disayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendari), Tito Karnavian, karena belum disikapi serius oleh pemerintah daerah (Pemda). 
BERITA TERKAIT: