Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah harapan untuk Yudo yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).
“Selamat kepada Laksamana Yudo Margono yang telah resmi menjadi calon Panglima TNI. Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan amanah,†kata Puan, Selasa (6/12).
Pengesahan Yudo sebagai calon Panglima TNI dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini. Anggota dewan menyetujui hasil uji kepatutan dan kelayakan (
fit and proper test) yang dilakukan Komisi I DPR terkait pergantian Panglima TNI.
Hasil pengesahan Yudo sebagai calon Panglima TNI akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Yudo dapat segera dilantik sebagai orang nomor satu di jajaran TNI. Puan berharap, Yudo dapat melanjutkan program-program strategis yang telah dibuat sebelumnya.
“Termasuk dengan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI,†ucapnya.
Mantan Menko PMK ini mengatakan pemenuhan MEF mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. DPR disebut akan terus berupaya memberi dukungan untuk realisasi MEF sesuai kewenangannya.
“Dalam menjaga kedaulatan negara, postur kekuatan TNI sangat penting. Meski realisasi MEF menyesuaikan keuangan negara, DPR terus berupaya memberi dukungan penganggaran yang maksimal terhadap pemenuhan MEF demi tegaknya kedaulatan NKRI,†katanya.
Sejak Tahun 2010, Pemerintah telah menerapkan kebijakan MEF untuk mencapai Kekuatan Pokok Minimum dalam tiga tahapan atau Renstra (rencana strategis). Saat ini, MEF telah memasuki tahap III periode 2019-2024 yang ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2024.
“Kita berharap TNI di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo didukung komitmen bersama Pemerintah dan DPR dapat mencapai target MEF pada Renstra Tahap III sehingga postur pertahanan militer dapat optimal,†paparnya.
Lebih lanjut, Puan meminta Yudo dapat menjaga soloditas TNI. Selain itu, Yudo diharapkan dapat menjamin netralitas TNI serta tidak terlibat politik praktis.
“Apalagi saat ini Indonesia sudah mulai memasuki tahun politik. Prajurit TNI harus dapat menjaga netralitas,†tutup Puan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: