Dorong Integritas, KPK Minta Menkes Perhatikan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam webinar bertajuk "Membangun ASN Modern, Kreatif, dan Berintegritas" di hadapan ratusan ASN Kemenkes, yang hadir secara langsung maupun daring, di Gedung Profesor Sujudi Kemenkes, Jakarta, Rabu (7/12).

Dalam paparannya, Ghufron mengatakan bahwa, mimpi masyarakat Indonesia yang sehat hanya dapat terwujud jika insan kesehatan menjaga integritasnya. Yaitu dengan selalu bersikap jujur, mandiri, tanggung Jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras.

"Visi Kemenkes, mewujudkan Indonesia Sehat, tidak akan terwujud kalau praktik tidak berintegritas masih ada. Maka dari itu, mari kita sadar, apa yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, apalagi insan kesehatan, tapi untuk masyarakat, negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari sakit, dari Covid dan penyakit lainnya," ujar Ghufron.

Oleh karenanya, Ghufron meminta dilakukan penguatan integritas insan kesehatan, terutama dari tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera.

Tata nilai yaitu karakter integritas yang sudah ditanamkan pada diri seseorang sejak masa pendidikan hingga sekarang. Lalu tata kelola, yaitu integritas yang terbentuk dari lingkungan kerja yang mendukung praktik tersebut.

"Selanjutnya tata sejahtera, kalau tidak cukup kebutuhannya, orang akan maksa 'nyuri-nyuri' memenuhi kebutuhan. Ada sistem penggajian yang jelas dan cukup. Ini yang mampu merawat integritas. Tidak cukup hanya ceramah, tapi orangnya tidak berintegritas, tata kelola sistemnya buruk, urusan kesejahteraannya kurang, maka rawan korupsi juga," kata Ghufron.

Untuk itu, Ghufron menegaskan, penanaman integritas pada insan kesehatan perlu dibarengi hal lainnya. Pihaknya juga rutin mengukur dan memberikan masukan agar terhindar dari risiko korupsi di Kemenkes melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).

Pada tahun 2021, hasil pengukuran SPI Kemenkes memperoleh skor 76,79 atau di atas skor rerata nasional sebesar 72,43. Dari skor tersebut, 25 persen responden pernah mengalami praktik pungli, 29,4 persen responden menilai proses pemilihan PBJ telah diatur untuk memenangkan pihak tertentu dan temuan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa, penilaian SPI KPK terhadap Kemenkes harus ditanggapi secara positif. Karena, hal itu menjadi kesempatan besar untuk melakukan perbaikan dan perubahan budaya kerja yang lebih berintegritas.

"Kita harus merefleksikan diri atas penilaian itu. Karena untuk bisa melakukan transformasi kesehatan nasional, kita harus transformasi Kementerian Kesehatan terlebih dulu. Kalau ini berhasil, hasilnya akan sustainable," kata Budi.

Untuk itu, Budi meminta agar ASN di instansinya menjalankan budaya kerja yang berintegritas. Caranya tak hanya dengan banyak slogan maupun poster, tapi dengan menanamkan integritas di dalam diri.

"Untuk mengubah budaya kerja butuh waktu yang lama. Tidak bisa hanya diajarkan dengan kehadiran pembicara guru besar, profesor. Tapi harus diajarkan oleh atasan kerjanya langsung, diajarkan di tempat kerja," jelas Budi.

Di samping itu, Budi juga mengimbau para ASN di instansinya menjaga profesionalitas dalam bekerja.

"Saya rasa budaya professional, budaya integritas itu penting, antikorupsi masuk di situ. Kita kerja tidak ada conflict of interest, kita kerja dengan baik, melayani itu manfaatnya besar banget," terang Budi.

Menutup kegiatan tersebut, Wakil Ketua KPK memberikan penghargaan kepada lima ahli pembangunan integritas eksekutif di lingkungan Kemenkes. Kemudian, diberikan juga 10 penghargaan terkait e-Learning pengetahuan antikorupsi dasar dan integritas kepada ASN Kemenkes.

Harapannya, penghargaan tersebut dapat memotivasi ASN Kemenkes untuk terus menjalankan praktik antikorupsi di lingkungan kerjanya masing-masing.