Children in the DPR Korea
Under the Leadership of Great Commanders
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Wapres Maruf Amin Ingin Sumber Daya Dikelola Demi Kepentingan Rakyat, Bukan Memperkaya Kelompok

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Jumat, 09 Desember 2022, 11:18 WIB
Wapres Maruf Amin Ingin Sumber Daya Dikelola Demi Kepentingan Rakyat, Bukan Memperkaya Kelompok
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 yang diselenggarakan KPK/RMOL
Di peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022, Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta sumber daya yang bernilai tinggi harus dikelola dan digunakan demi kepentingan rakyat, bukan malah memperkaya individu, kelompok, atau korporasi.

Saat memberikan pidato di acara puncak peringatan Hakordia 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Maruf mengatakan, peringatan Hakordia setiap tahun merupakan penanda sekaligus pengingat bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa.

"Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global," ujar Maruf, Jumat pagi (9/12).

Maruf menilai, seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Di mana, korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian.

Perjuangan untuk pulih dari krisis yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hidup kata Maruf, hanya akan berhasil apabila menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, serta bebas dari korupsi.

"Sumber daya yang bernilai tinggi mesti kita kelola dan gunakan demi kepentingan rakyat, bukannya malah memperkaya individu, kelompok atau korporasi," tegas Maruf.

Selain itu kata Maruf, situasi sulit yang tengah dihadapi sekarang akan semakin terasa berat dengan perilaku korupsi.

Maruf pun menyoroti soal korupsi di pelayanan air dan tanah yang akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani, sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan.

"Demikian pula, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral. Oleh karena itu, segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," pungkas Maruf.

ARTIKEL LAINNYA