Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra bahkan menilai pria yang akrab disapa Bamsoet itu sedang mempertontonkan syahwat kekuasaannya dalam pemerintahan, dibandingkan memikirkan nasib rakyat dan pemenuhan hak rakyat dalam berdemokrasi di Indonesia.
"Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka,†ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/12).
Herzaky mengatakan, wajah pemerintah pada jelang masa akhir jabatannya terlihat buru. Terlebih adanya wacana Ketua MPR RI tersebut yang semakin memperlihatkan nafsu kekuasaannya. Pernyataan serupa kerap disampaikan para elite politik lingkaran kekuasaan secara bergantian.
“Seolah mereka bergantian melantunkan nafsu kekuasaan dan ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi. Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja,†katanya.
Dia menambahkan saat ini banyak rakyat Indonesia yang kesusahan akibat pandemi dan resesi ekonomi yang menghantui global termasuk Indonesia. Pemerintah seharusnya diminta untuk memberikan solusi untuk rakyat bukan malah melontarkan pernyataan yang berbahaya bagi konstitusi.
"Rakyat banyak yang sedang susah, dijepit kemiskinan yang tak kunjung turun, banyaknya pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja dimana-mana, dan masih terus diuji dengan tontonan perilaku elit yang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai goyunan,†katanya.
"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut Pemilu 2024 perlu dikaji ulang dikecam banyak kalangan masyarakat. Pasalnya, pernyataan tersebut dinilai memunculkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu seperti yang sebelumnya sempat dilontarkan para pendukung Jokowi. 
BERITA TERKAIT: