Begitu pendapat Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun bertajuk "Quo Vadis Arah Pembangunan Nasional" yang digelar di Kune's Resto & Bar, Hotel Bintang Baru, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12).
"Tujuan politik tidak bisa terlepas dengan tujuan ekonomi, sosial budaya dan sebagainya, karena tujuan politik bagian tujuan pembangunan nasional untuk menyejahterakan masyarakat, menciptakan keadilan sosial," ujar Karyono.
Ia menjelaskan, hingga hari ini demokrasi di Indonesia sudah mengalami peningkatan. Namun, dia mencatat satu hal yang perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan.
"Saya melihat hari ini trennya mengarah ke demokrasi yang makin liberal, ini tidak cocok juga bagi kita," tuturnya.
Menurutnya, para
founding father's telah meletakan pondasi untuk demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
"Pendiri bangsa menggagas konsep demokrasi musyawarah. Soekarno dulu menggagas demokrasi terpimpin. (Konsep) itu bukan berarti demokrasi yang dipimpin Bung Karno. Ini tafsir yang salah terutama dari kaum sinisme," urainya.
"Padahal yang dimaksud demokrasi terpimpin itu bukan itu, tetapi yang terarah, yang sesuai nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia," sambungnya menjelaskan.
Salah satu contoh dari implementasinilai-nilai demokrasi Indonesia yang sudah terlalu liberal, disebutkan Karyono, adalah terkait dengan kebebasan berpendapat yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
"Dicatatan saya, kebebasan berpendapat melampaui
beyond etika dan moral, bahkan melampaui konstitusi," demikian Karyono menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Arah pembangunan Indonesia salah satunya dilihat dari konteks politik, khususnya proses demokrasi dijalankan pada setiap rezim pemerintahan. 
BERITA TERKAIT: