Sebagian besar masyarakat berpandangan, tidak sepantasnya Luhut sebagai pejabat tinggi negara menyampaikan pendapat yang seolah-olah mendukung praktik korupsi.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa pernyataan Menko Luhut kontradiktif dengan atasannya yakni Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin yang mendukung penuh pemberantasan korupsi.
“Pernyataan Pak Luhut itu tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin, yang mendukung masih diperlukannya OTT,†tegas Hidayat kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).
Hidayat menegaskan, dalam TAP MPR RI telah disebutkan secara detail tentang percepatan pemberantasan korupsi serta penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Seharusnya Luhut sebagai pejabat tinggi negara harus taat pada hukum dan mendukung penuh pemberantasan korupsi.
"Maka lebih produktif bila pernyataan LBP justru dalam rangka menguatkan spirit penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN dengan mempercepat pemberantasan korupsi yang salah satu instrumennya via OTT,†ucapnya.
“Tentu dengan koridor konsistensi pemberantasan korupsi bukan karena pesanan politik,†imbuhnya.
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS ini menegaskan bahwa negara seharusnya memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Sebab, hal tersebut justru memperindah citra Indonesia di mata dunia.
"Dan komitmen negara progresif dalam memberantas korupsi apalagi bila sampai bersih dari KKN. Itulah yang membuat nama Indonesia terhormat di mata dunia, dan bukan sebaliknya,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kecaman terhadap Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyinggung OTT yang dilakukan KPK memperburuk citra Indonesia terus berlanjut. 
BERITA TERKAIT: