Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum beberapa orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, Ibnu Syamsu Hidayat saat berbincang dengan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjajanto berjudul "KPU Sudah Mengatur Kecurangan?" yang diunggah pada hari ini, Minggu (25/12).
Ibnu mengatakan, bau-bau indikasi Pemilu 2024 tidak bersih sudah tercium. Pihaknya pun sudah membuat laporan dugaan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dari kronologis yang disampaikan oleh beberapa anggota KPU daerah kata Ibnu, yang paling dekat terjadinya kecurangan ada pada proses verifikasi faktual.
"Kami duga itu ada pelanggaran etiknya di situ," ujar Ibnu seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (25/12).
Bahkan, Ibnu menyebut bahwa, berdasarkan informasi yang masuk ke pihaknya, dugaan indikasi kecurangan tersebut sangat massif dan sistematis.
"Ketika 2019 Pak BW menerangkan bagaimana TMS itu, terstruktur, massif, dan sistematis itu, menurut kami ini juga terjadi seperti itu dalam proses verifikasi ini," kata Ibnu.
Karena kata Ibnu, dirinya melihat ada sebuah pola yang sudah disusun dengan sangat rapih dari atas sampai ke paling bawah.
"Sehingga ketika kami mencari bagaimana proses intimidasi itu, kalau kita hanya gegabah gitu, dan melihatnya hanya dari sepotong-potong, itu sepertinya tidak terlihat. Tapi kalau pelajari dari dokumen, satu persatu misalkan, pertemuan per pertemuan, itu kontennya sama," pungkas Ibnu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Indikasi kecurangan dalam proses Pemilu 2024 dianggap sama seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu yang Terstruktur, Massif dan Sistematis (TMS). 
BERITA TERKAIT: