Untuk itu, Komisi VIII DPR terus mengupayakan agar Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji tahun depan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) bisa bersikap luwes dalam melobi pemerintah Arab Saudi.
“Saya telah sampaikan kepada Gus Men (Menteri Agama) Yaqut, perlu dipertimbangkan untuk mengambil pendekatan informal kepada Arab Saudi untuk bisa memenangkan kepentingan jemaah haji kita, termasuk soal memaksimalkan peluang mendapatkan kuota tambahan,†kata Bukhori dalam keterangannya, Rabu (27/12).
Legislator Fraksi PKS tersebut melanjutkan, berdasarkan informasi yang diperoleh saat kunjungannya ke Arab Saudi pekan lalu, kuota haji Indonesia diprediksi akan penuh seratus persen pada tahun depan. Tidak hanya itu, dia juga menyebut ada potensi kuota tambahan sebanyak 10 ribu.
Jika melihat kondisi ekonomi negara-negara lain yang belum stabil akibat pandemi, serapan kuota haji dari negara lain diprediksi tidak akan maksimal.
Hal tersebut terlihat dalam penyelenggaran haji tahun ini, di mana ketika serapan tidak maksimal, akhirnya Arab Saudi menawarkan kuota tambahan di
last minutes keberangkatan. Sayangnya kesempatan itu belum bisa Indonesia ambil.
“Untuk itu, ke depan Indonesia semestinya bisa mengambil posisi,†tegasnya.
Namun demikian, untuk memperoleh kuota yang tidak terserap oleh negara lain tersebut bukanlah perkara mudah. Perlu ada strategi lobi yang tepat.
“Arab Saudi merupakan negara kerajaan, di mana setiap penyelenggara pemerintahannya patuh pada semua perintah rajanya. Artinya, lobi-lobi yang dilakukan pada level kementerian pun kadang belum bisa menentukan kebijakan,†tuturnya.
Toh anggota DPR Dapil Jateng I ini mengaku optimistis, bila lobi ini bisa dilakukan, maka akan memperpendek masa tunggu jemaah haji di tanah air yang ini sudah sangat panjang.
Dengan catatan, kuota haji tambahan itu tidak semuanya berupa kuota reguler. Sebab, jika kuota tambahan haji nantinya diberikan pada haji reguler akan berkonsekuensi terhadap membengkaknya subsidi.
“Sebab ini berkaitan dengan sustainabilitas keuangan haji,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: