Atas dasar itu, Komisi VI DPR RI menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap pihak Meikarta termasuk boss Lippo Group James Riyadi jika diperlukan pada 13 Februari 2023 mendatang. Jika masih tetap mangkir, maka Komisi VI DPR akan mengambil langkah yang lebih serius.
“Rencana (RDPU) tanggal 13 Februari 2023. Kita harapkan mereka hadir. (Kalau mangkir) kita punya pilihan politik untuk mengusulkan rapat gabungan dan/atau mengajukan Pansus,†kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/1).
Hekal menuturkan, sebetulnya Komisi VI DPR RI tidak spesifik ingin memanggil James Riyadi dalam persoalan pengaduan konsumen Meikarta ke DPR tersebut. Pihaknya hanya ingin menelusuri siapa pengambil keputusan di Meikarta dan kenapa Meikarta melayangkan gugatan pada konsumennya sendiri sebesar Rp 56 miliar.
“Yang pengambil keputusan. Kalo itu JR (James Riyadi) ya beliau lah. Tapi resminya kita undang Lippo Group,†pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Direktur (Presdir) PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Mega Proyek Meikarta mangkir dalam panggilan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI.
Padahal, DPR hanya ingin mengetahui kenapa Meikarta dan Bank Nobu melayangkan gugatan pada konsumennya sendiri sebesar Rp 56 miliar. Gugatan dilayangkan terkait tuduhan pencemaran nama baik.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komisi VI DPR RI menyayangkan pihak Meikarta dalam hal ini Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Mega Proyek Meikarta mangkir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI. 
BERITA TERKAIT: