Namun AHY mengakui, alotnya pembentukan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS, lantaran penentuan cawapres yang akan diusung bersama Anies. Untuk itu, menurut AHY, penentuan cawapres idealnya diberikan penuh kepada Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres).
Bacapres, kata AHY, akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.
“Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,†ujar AHY dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/1).
Selain itu, AHY memastikan tak ada kendala soal kriteria bacawapres yang disampaikan Anies. Saat ini, yang terpenting adalah finalisasi koalisi untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
“Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan ini terbentuk?†ujarnya.
Tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga ketua umum partai politik untuk membentuk Sekretariat Perubahan. Kemudian, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan partai politik agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20 persen.
“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga Parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,†pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa partainya sudah memiliki kesamaan dengan Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres). 
BERITA TERKAIT: