“Jadi yang kita lakukan pengawasannya untuk Pemilu 2024 nanti mengawal akuntabilitas keuangan,” ujar Deputi II BPKP Iwan Taufiq Purwanto kepada wartawan, Kamis (2/2).
Namun untuk saat ini, BPKP belum mengawasi secara signifikan mengingat tahapan-tahapan yang berjalan pada tahun ini juga belum banyak.
“Karena pemilunya nanti 2024, dan anggarannya yang besar itu baru tahun ini dan tahun depan,” sambungnya menegaskan.
Maka dari itu, langkah yang bisa dilakukan BPKP dalam memastikan akuntabilitas anggaran Pemilu 2024 adalah melakukan langkah pencegahan.
“Ini yang kami bantu sejak awal mengidentifikasi dan memberikan Bimtek atau pendampingan, atau semacam konsultingnya untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa yang mungkin terjadi dan untuk dicegah, terutama dari aspek tata kelola keuangannya,” demikian Iwan menambahkan.
BERITA TERKAIT: