Capaian itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023/2024 yang diselenggarakan oleh tim Stranas PK di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).
Firli mengatakan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Stranas PK telah membuat e-catalog. Hasilnya, lebih dari 200 juta pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah masuk dalam sistem e-catalog.
"Dan ini lebih dari 290 ribu UMKM masuk di dalam produk-produk e-catalog tersebut. Apa maknanya? Dengan e-catalog ini kita berharap, semua pengadaan barang dan jasa bisa dipastikan, baik kualitas, harga, maupun tata cara pengadaannya," ujar Firli.
Karena, kata Firli, jika semua pengadaan barang dan jasa sudah melalui e-catalog, maka sistem pencegahan korupsi telah berjalan. Mengingat, korupsi terjadi dikarenakan buruknya sistem, lemahnya sistem, dan gagalnya sistem.
"Karena itu tepat jikalau hari ini di dalam peluncuran fokus area pertama perizinan tata niaga hadir para menteri yang membidangi terkait dengan perizinan dan tata niaga," demikian Firli.
Dalam acara ini, turut hadir Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, serta para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan pejabat beberapa kementerian.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: