“Kita berharap penegak hukum menindaklanjuti, segera menyelidiki semua potensi penyimpangan, termasuk tindak pidananya,†kata anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, lewat sambungan telepon, Jumat (10/3).
Jika ditemukan indikasi tindak pidana, Dia meminta penegak hukum tidak segan-segan memproses dan menjerat pihak-pihak yang terlibat, siapapun dia.
“Penegak hukum harus cepat dan tegas menindak, termasuk potensi korupsi dan pencucian uang. Jangan ada toleransi pada para pegawai dan pejabat nakal dan korup!†tegasnya.
Didik juga berpendapat, jika banyak pejabat di lingkungan Kemenkeu berpotensi korupsi, bisa jadi di institusi itulah potensi korupsi tumbuh dan berkembang.
“Yang tidak kalah penting, dalam rangka mencegah potensi penyimpangan, pengawasan harus dilakukan secara utuh, transparan dan bertanggung jawab,†pungkasnya.
Sebelumnya Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkap temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun, di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia mengatakan, transaksi janggal itu berbeda dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, beserta keluarganya, sebesar Rp500 miliar, yang belakangan jadi sorotan.
"Saya dapat laporan pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," tegasnya, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/3).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Aparat penegak hukum diminta segera menindaklanjuti temuan Menko Polhukam, Mahfud MD, terkait dugaan transaksi gelap senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 
BERITA TERKAIT: